Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani memastikan pihaknya akan memberikan kritik yang membangun untuk mengawasi kinerja para eksekutif.
Meskipun ia memahami, ia berasal dari PDI Perjuangan yang juga sebagai partai politik pengusung pemerintah.
"Kalau apa yang dilakukan oleh eksekutif itu tidak sesuai dengan kepentingan rakyat tentu saja DPR yang diwakili oleh partai politik tentu saja boleh memiliki kebijakan. Karena kita kan tugasnya pengawasan," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2019).
Dia memastikan, lembaga legislator yang dipimpinnya akan mengawasi kinerja yang dilakukan pemerintah, sehingga tak mengambil kebijakan keliru. Sebaliknya, ia berjanji pihaknya tak hanya sekadar jadi stempel pemerintah.
Baca: Penasihat Hukum Ajukan Eksepsi untuk Advokat yang Aniaya Hakim
"Kita akan mengawasi apa yang dilakukan pemerintah agar tidak melenceng dari arah. Sinergi antara eksekutif dan legislatif akan dilakukan untuk sebanyak-banyaknya. Namun bukan berarti kita jadi tukang stempel (pemerintah) juga," bebernya.
Di sisi lain, kata Puan, pihaknya akan mulai membentuk parlemen yang lebih memberi kritik yang membangun, sehingga disertai solusi yang konkrit.
"Saya juga tidak setuju, apa yang dilakukan eksekutif kita setujui tanpa kita ketahui baik buruknya bagi bangsa dan negara. DPR ini akan memberikan pengawasannya, memberikan otokritik dan kritiknya tapi jangan tidak ada solusinya," pungkasnya.