Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Gerindra seharusnya tetap menjaga kepercayaan pemilihnya agar menjadi oposisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - KH Ma'ruf Amin.
Apabila Gerindra masuk dalam pusaran kekuasaan, hal itu akan mengecewakan pemilihnya.
Manuver Gerindra itu membuat masyarakat kecewa bahwa partai politik tidak lebih hanya mengincar kekuasaan, bukan memperjuangkan janjinya kepada rakyat.
Pengamat politik Ujang Komaruddin mengatakan, Prabowo Subianto seharusnya menyadari di Pilpres 2019 lalu ada 68 juta pemilih yang berharap mantan Danjen Kopassus itu menjadi presiden.
Angka itu sekurang-kurangnya tidak menyukai pemerintahan Jokowi selama periode pertama.
Baca: Demi Wanita Simpanan, Suami Sewa Pembunuh Bayaran Rp 20 Juta untuk Habisi Nyawa Istrinya
Baca: Penuturan Blak-blakan Widy Vierra Jadi Korban Kekerasan Pacar dan Pengalaman Diculik
Baca: Beberkan Kelakuan Terpuji Istri Kolonel Hendi Suhendi Semasa SMA, Birgaldo Sinaga Sebut Kini Berubah
"Harusnya Gerindra jadi oposisi saja. Karena pendukungnya banyak yang menginginkan Gerindra berada di luar kekuasaan. Menjadi oposisi sama sama terhormatnya dengan berkuasa. Bahkan menjadi oposisi lebih terhormat. Karena bisa mengingatkan pemerintah ketika pemerintah salah jalan dan salah arah." kata Ujang kepada wartawan, Sabtu (12/10/2019).
Baca: Karena Nyetatus Soal Pisau di Twitter, Jerinx Dilaporkan ke Polisi, Lalu Cuitkan Ini
Ujang menganggap ketua umum Partai Gerindra kurang etis bergabung bersama Jokowi di pemerintahan.
Namun, Ujang menganggap dalam politik, manuver Prabowo itu hanya bagian dari mendapatkan kekuasaan.
"Jadi masuknya Gerindra ke koalisi Jokowi sebagai bagian dari ingin merapat atau mendapat bagian kekuasaan. Itulah politik, sifatnya cair, dinamis dan kompromistis. Dulu lawan, sekarang kawan. Begitu juga sebaliknya. Karena koalisi yang dibangun bukan berbasis dan berdasar ideologi, maka koalisi akan mudah pecah," ucap Ujang.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini menambahkan, idealnya negara membutuhkan oposisi yang kuat dan tangguh dalam mengawasi pemerintah.
Yang mengkhawatirkan apabila Gerindra dan Demokrat masuk dalam koalisi pemerintah, maka kontrol terhadap Jokowi - Ma'ruf berkurang sehingga kewenangan cenderung disalahgunakan.
"Kata Lord Acton, power tends to corrupt. Kekuasaan itu akan cenderung korup atau disalahgunakan. But absolute power, corrupt absolutely. Dan kekuasaan yang absolut kecenderungan penyalahgunaannya pun akan mutlak," katanya.