Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekjen Partai Demokrat Mulyadi meminta pemerintah lebih meningkatkan fungsi intelijen, pasca insiden penusukan terhadap Menko Polhukam Wiranto.
"Pemerintah harus meningkatkan ketajaman fungsi intelijen dalam mengantisipasi pergerakan teroris atau pihak-pihak yang terpapar radikalisme, yang ingin mengacaukan keamanan nasional. Terutama menjelang pelantikan Presiden pada 20 Oktober," ujar Mulyadi dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (12/10/2019).
Menurutnya, peristiwa penusukan terhadap Wiranto saat kunjungan kerja di Pandegelang, Banten, dapat memberikan persepsi rasa tidak aman kepada masyarakat.
"Karena begitu beraninya pelaku di tempat terbuka dan banyak orang, menyerang penjabat setingkat Menko Polhukam," ucap Mulyani yang terpilih kembali menjadi anggota DPR.
Baca: Istri Peltu YNS Diperiksa Polresta Sidoarjo Terkait Kasus Dugaan Fitnah Penusukan Wiranto
Baca: Peluang Demokrat Masuk Kabinet Jokowi Dinilai Sangat Kecil Dibandingkan Partai Gerindra
Penyerangan terhadap Wiranto, kata Mulyadi, seharusnya bisa lebih diwaspadai oleh pengawalnya karena Kapolri Jenderal Tito Karnavian pernah menyebut Menko Polhukam menjadi salah satu target pembunuhan.
"Aparat hukum harus dapat menggali informasi sedalam-dalamnya dari pelaku penyerang Wiranto, yang ditengarai adalah bagian dari Jaringan JAD Bekasi," katanya.
Mantan anggota Komisi III DPR itu melihat, sebenarnya pemerintah telah melakukan pemetaan jaringan teroris dan BNPT sudah banyak menyadarkan orang yang memiliki paham yang salah dengan program deradikalisasi.
Namun, dengan meningkatnya suhu politik pada akhir-akhir ini, yang ditandai dengan aksi demo di berbagai daerah, dimanfaatkan oleh jaringan teroris untuk memancing di air keruh agar situasi politik keamanan menjadi tidak stabil.
"Informasi informal yang begitu mudah dan cepatnya diperoleh masyarakat melalui media sosial, merupakan tantangan terberat pemerintah kedepan," ujarnya.
"Karena informasi-informasi yang salah, menimbulkan rasa kebencian yang mendalam, serta dapat memprovokasi pihak-pihak tertentu yang punya pengetahuan terbatas dan berpendidikan rendah untuk melakukan tindakan-tindakan ekstrem dan irrasional," sambung Mulyadi.