News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Kabinet Jokowi

Formappi Singgung Zaman Orba Kembali Karena Oposisi Sedikit di DPR

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Johnson Simanjuntak
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Made Leo Wiratma saat diskusi di di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Senin (14/10/2019).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) I Made Leo Wiratma menyoroti anggota DPR RI periode 2019-2024 yang diisi dari partai politik koalisi pemerintahan.

Menurut Made, sangat tidak baik karena DPR akan kehilangan daya kritisnya terhadap pemerintahan.

DPR, kata Made, hanya akan menjadi lembaga pemberi stempel terhadap kemauan presiden.

Hal itu disampaikannya saat diskusi bertajuk 'Wajah Baru DPR: Antara Perppu dan Amandemen GBHN' di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Senin (14/10/2019).

"Bagaimana mereka (DPR) bisa kuat kalau sudah memposisikan diri hampir semuanya menjadi pendukung koalisi pemerintah," ujar Made Leo Wiratma.

Baca: Giliran Ketum PAN Zulkifli Hasan Diundang Jokowi ke Istana Negara

"Saya sangat khawatir kalau sudah demikian daya kritis DPR akan berkurang. Saya khawatir akan kembali ke zaman orde baru. Dimana DPR hanya jadi lembaga stempel yang memberi cap apa yang dimaui oleh presiden," tambahnya.

Lebih lanjut, Made juga menyoroti soal Partai Gerindra saat ini malah menunjukkan sikap ingin bergabung dalam pemerintah.

Padahal, Gerindra bisa menjadi harapan untuk menyuarakan keinginan rakyat dengan berada di luar pemerintahan.

"Kalau Gerindra mau masuk ke pemerintahan itu merupakan kerugian besar buat Gerindra, karena mereka sudah berjuang menjadi rivalitas kalau akan menjadi oposisi. Ini besar juga sekali harapan rakyat menjadi penyuara rakyat agar pemerintah tidak semena-mena," ucapnya.

Untuk itu, ia berharap isu gabungnya Partai Gerindra ini tidak akan terjadi. Sehingga, pemerintah akan adanya yang mengkritik.

"Ini yang menjadi kekhawariran kita, di mana DPR sebagai lembaga, dan mudah mudahan isu Gerindra akan merapat ke pemerintah itu hanya isu, sehingga memang ada satu oposisi yang bisa bersuara bukan hanya asal berbeda tapi memberikan satu perimbangan yang memberikan daya kritis pada kebijakan pemerintah," jelasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini