Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Jokowi didesak segera turun tangan menuntaskan masalah BPJS yang akumulasi defisitnya mencapai Rp 32 triliun di 2019.
Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) berharap Jokowi mengevaluasi kinerja seluruh komponen pembantunya yang terkait dengan BPJS.
"Pak Jokowi memang harus evaluasi secara sistemik seluruh komponen pembantunya untuk mensukseskan Jaminan Nasional Jesehatan (JKN) yang dikelola BPJS," ucap Ketua Divisi Sosial KRPI Timboel Siregar dalam diskusi bertema : BPJS Salah Kelola, Pelayanan Publik Disandera, Minggu (13/10/2019) kemarin.
Timboel menuturkan yang harus dievaluasi oleh Jokowi tidak hanya Direksi BPJS tapi juga para menteri, mulai dari Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, hingga Kementerian Sosial.
Baca: Raffi Ahmad Ledeki Nagita Slavina Karena Tas Seharga Rp 1,4 M, Reaksi Ibu Rafathar Banjir Pujian
Baca: Membuka Kotak Pandora UUD 1945
Baca: Gading Marten Malu Diajak Ngobrol Juria Hartmans Saat Berdua dalam Mobil, Punya Panggilan Sayang?
Terlebih dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomoe 8 tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN disebutkan seluruhnya termasuk Kemendagri harus memastikan Pemerintah Daerah (Pemda) ikut dalam JKN.
Timboel menambahkan Kementerian Sosial juga tidak luput dari evaluasi terkait validasi data masyarakat yang ikut JKN. Terlebih di lapangan banyak temuan pendataan tidak valid dan akurat.
"Itu semua harus dievaluasi terutama kinerja direksi. Biar bagaimanapun juga mereka tanggung jawab ke presiden. Sejak 2014 sudah dievaluasi kementerian keuangan tapi apa yang terjadi di 2014,2015, 2016, 2017, 2018 terjadi lagi di 2019," tambahnya.