Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kehilangan independensi dalam menyusun menteri kabinet periode ke-2.
Menurut Ray, hal itu dapat dilihat dari situasi saat ini yang menunjukkan bahwa realita politik dikendalikan oleh partai politik koalisi.
Hal itu disampaikan Ray saat diskusi bertajuk 'Wajah baru DPR: antara Perppu dan Amandemen GBHN' di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Senin (14/10/2019).
"Soal penyusunan kabinet saya tidak terlalu yakin presiden sekarang punya independensi yang kuat," kata Ray.
Ia pun mencontohkan, bagaimana keinginan PDI Perjuangan memasukkan Partai Gerindra ke dalam struktur kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Baca: Ganggu Pelantikan Jokowi dan Maruf Amin adalah Tindakan Inkonstitusional
Bahkan, Ray menyebut Presiden Jokowi kehilangan daya tawar dalam menyusun kabinet.
"Presiden tidak bisa berbuat apa-apa, hanya menerimanya. Jadi daya tawar presiden makin melemah di hadapan koalisi, wabilkhusus PDIP. Jadi presiden tinggal terima oke," ujar Ray.
Ray juga mengatakan, jika benar Partai Gerindra merapat koalisi maka jatah 60 persen menteri dari partai politik harus dibagi.
Sebab, yang 40 persen sisanya adalah menteri yang berasal dari kalangan profesional.
"Tidak membayangkan Gerindra begitu cepat masuk. Dan hanya menyisakan 2 parpol di luar, yaitu PKS dan PAN," ucap Ray.