Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat, Gerindra dan PAN yang berada diluar Koalisi Indonesia Kerja sudah diundang Presiden Jokowi dan membahas kemungkinan gabung dengan koalisi.
Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan tidak bakal bergabung dalam koalisi dan ini tetap menjadi oposisi, sebagai penyeimbang.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) mengklain keputusan partai menjadi oposisi untuk menyelamatkan demokrasi serta menjalankan check and balance.
Baca: Diperbolehkan Jokowi, Polisi Tetap Tidak Terbitkan STTP untuk Unjuk Rasa
"Kami berada di luar kabinet, menjadi oposisi tidak semaunya masuk dalam koalisi. Itu justru menyelematkan demokrasi," ungkap Hidayat Nur Wahid, Rabu (16/10/2019) di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta.
Dia menjelaskan negara demokrasi butuh penyeimbang. Maka jika semua partai gabung pemerintahan, siapa yang menjadi penyeimbang jalannya pemerintahan lima tahun ke depan?
"Kami menyediakan diri, menyelamatkan marwah demokrasi dengan berada di oposisi," tegasnya.
Terakhir, Hidayat Nur Wahid mengaku PKS tidak takut menjadi oposisi seorang diri.
Dia menyatakan seluruh anggota DPR akan tetap melakukan kritik pada kebijakan Jokowi-Ma'ruf Amin yang tidak sesuai janji.
"Kami tidak takut sendirian, karena hakikatnya kawan-kawan anggota DPR akan melakukan kritik pada hal-hal yang tidak sesuai dengan janji kampanye," imbuhnya.