Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, penambahan koalisi pascapilpres harus diputuskan bersama-sama antara Presiden Jokowi dengan seluruh parpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin saat pilpres 2019.
"Kabinet hak prerogatif presiden tapi terkait koalisi pascapilpres misalnya penambahan parpol harus diputuskan bersama-sama. Fatsoennya seperti itu," kata Hasto Kristiyanto di Kantor DPD PDIP Jawa Timur, Surabaya, Jumat (18/10/2019).
Baca: Mantan Menpora Imam Nahrawi Gugat KPK Tak Terima Jadi Tersangka
"Dalam demokrasi yang sehat, koalisi sebelum pemilihan presiden dan setelah pilpres harusnya sama kecuali atas pertimbangan yang sangat strategis misalnya perlu konsolidasi kekuatan nasional menghadapi tantangan eksternal dan internal," sambungnya.
Menurut Hasto, demokrasi membutuhkan checks and balances karena di dalam maupun diluar pemerintahan sama-sama tugas patriotik.
Namun, kata Hasto, saat ini sedang terjadi proses membahas soal penambahan koalisi pascapilres tersebut.
"Dialog sedang berjalan. Karena sedang berjalan belum ada keputusan," ucapnya.