Baca tanpa iklan
4 Perbedaan Kabinet Indonesia Maju dengan Kabinet Kerja Presiden Jokowi
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin melantik anggota Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (23/10/2019).
Sebanyak 34 menteri serta empat pejabat setingkat menteri dilantik dalam suasana yang cukup sederhana.
Sebelum pelantikan, Presiden Jokowi telah mengumumkan nama-nama sejumlah menteri serta perjabat setingkat menteri di depan gedung Istana Negara.
Ada beberapa perbedaan dalam Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi dengan Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
Perbedaan tersebut, beberapa diantaranya adalah dibolehkannya menteri merangkap jabatan partai politik (parpol).
Serta kembalinya Ditjen Pendidikan Tinggi ke Kemendikbud.
Baca: Soal Rangkap Jabatan, Pengamat: Jokowi Ingin Dapat Dukungan Besar di Parlemen
Menteri Rangkap Jabatan
Presiden Jokowi memperbolehkan menterinya untuk merangkap jabatan struktutral di partai politik.
Sebelumnya, di periode pertama ia menekankan tidak boleh ada menteri yang rangkap jabatan di kepengurusan partai politik.
Namun kini, menurut Presiden hal tersebut tak masalah setelah melihat pengalaman sebelumnya.
“Dari pengalaman 5 tahun kemarin, baik ketua maupun yang bukan ketua partai, saya melihat yang paling penting adalah bisa membagi waktu dan ternyata juga tidak ada masalah,” kata Presiden Jokowi, setelah melantik Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Rabu (23/10/2019), dikutip Tribunnews.com dari setkab.go.id.
Seperti diketahui, dalam Kabinet Indonesia Maju, saat ini ada tiga ketua umum parpol.
Mereka adalah Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartanto, yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian.
Kemudian ada Plt Ketua umum PPP, Suharso Monoarfa, yang menjabat sebagai Menteri PPN/Kepala Bapennas.
Juga Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
Sementara itu, beberapa nama menteri juga masih ada yang menjadi pengurus di partai masing-masing.
Diantaranya yakni Johnny G Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika yang saat ini juga merangkap posisi sebagai Sekjen Nasdem.
Ida Fauziyah, Menteri Ketenagakerjaan yang kini juga merangkap posisi Ketua DPP PKB.
Menteri Kelautan dan Perikanan saat ini, Edhy Prabowo juga masih menjabat Wakil Ketum Gerindra.
Baca: ICW Kritik Jokowi karena Dianggap Kurang Perhatikan Rekam Jejak Menteri Kabinet Indonesia Maju
Dikti ke Kemendikbud
Presiden Jokowi juga mengembalikan posisi Pendidikan Tinggi (Dikti) dibawah naungan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Sebelumnya, di Kabinet Kerja, Pendidikan Tinggi berada di dalam naungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).
Kini Pendidikan Tinggi akan ditangani dibawah kepemimpinan Nadiem Makarim yang merupakan Menteri Pendidikan dan Kebuyaan (Mendikbud).
“Dikti, Dikti ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Iya,” kata Presiden, setelah melantik Kabinet Indonesia Maju.
Sementara itu Nadiem menyatakan, mengurus pendidikan dasar dan menengah sekaligus pendidikan tinggi bukanlah pekerjaan mudah.
Namun demikian, hal tersebut menurutnya merupakan suatu perbaikan dan akan lebih baik karena semua strategi akan terpadu.
"Saya harus jujur tantangannya akan luar biasa, di bawah saya itu juga bukan hanya Mendikbud yang traidsional tapi juga digabung dengan pendidikan tinggi, itu semua terintegrated, tapi itu baik, itu berita baik, karena semua strategi akan terpadu," kata Nadiem, dikutip dari Kompas.com.
Baca: Inilah Pesan Presiden Jokowi yang Dititipkan kepada Nadiem Makarim Usai Dilantik Jadi Menteri
Menteri Agama Berlatar Belakang Militer
Jenderal (purn) Fachrul Razi diangkat Presiden Jokowi sebagai Menteri Agama.
Nama Fachrul Razi bukanlah seorang yang berlatar belakang NU atau Muhammadiyah.
Dilansir Tribunnews, Fachrul justru memiliki latar belakang militer, ia tercatat pernah menjadi Wakil Panglima TNI periode 1999-2000.
Dalam tradisi, Menteri Agama biasanya repesentatif dari organisasi keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama (NU) ataupun Muhammadiyah.
Menteri sebelumnya juga diisi oleh Lukman Hakim Saifuddin yang merupakan tokoh NU yang pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Pimpinan Pusat Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU (LKKNU) periode 1985-1988.
Namun kini, posisi tersebut diisi oleh nama yang mempunyai latar belakang di bidang militer.
Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Robikin Emhas, mengatakan banyak kiai di berbagai daerah merasa kecewa dengan keputusan Jokowi terkait jabatan Menag.
"Para kiai sudah lama merisaukan fenomena terjadinya pendangkalan pemahaman agama yang ditandai merebaknya sikap intoleran. Lebih tragis lagi, bahkan sikap ekstrem dengan mengatasnamakan agama. Semua di luar kelompoknya kafir dan halal darahnya. Teror adalah di antara ujung pemahaman keagamaan yang keliru seperti ini," katanya.
Namun demikian, ia membantah dan mengatakan para kiai dari Nahdlatul Ulama (NU) tidak melakukan penolakan terhadap dirinya terkait jabatannya saat ini.
"Semua kiai-kiai itu sahabat saya dan misinya sama, bagaimana membangun bangsa yang lebih baik membangun umat yang baik. Jadi enggak mungkin ada penolakan lah," ujar Fachrul di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/10/2019).
Baca: Baru Dilantik Jadi Menteri Agama, PKS Minta Fachrul Razi Hati-hati Bicara Radikalisme
Oposisi Gabung Pemerintahan
Seperti diketahui, dalam pemilihan umum 2014 dan 2019, Prabowo Subianto bersama Partai Gerindra merupakan rival dari Jokowi.
Dilansir Tribunnews, berbeda dengan 2014 yang saat itu meski bertarung di Pilpres dan harus kalah, Gerindra memilih menjadi oposisi.
Namun kini di 2019 situasi berbeda, Gerindra kali ini merapat menjadi koalisi Jokowi di pemerintahannya.
Keduanya menjalani rekonsiliasi politik dan Prabowo bergabung di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.
Bahkan Gerindra mendapat dua kursi Menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.
Beragam tanggapan pun muncul atas sikap Gerindra yang merapat ke pemerintahan Jokowi, ada yang merespon positif ada pula yang menanggapi negatif.
Seperti diketahui ada dua nama Menteri dari Gerindra yakni Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Umum Gerindra, menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
Selain itu, Wakil Ketua Umum Gerindra, Edhy Prabowo juga menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.
(Tribunnews.com/Tio)