Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jabatan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju yang mencapai 12 kursi menjadi sorotan.
Pengamat politik Ray Rangkuti menilai banyaknya wamen tidak lagi sejalan dengan efesiensi struktur pemerintahan seperti yang selama ini tekad Presiden Jokowi sejak periode pertama pemerintahannya.
"Ini tidak lagi sejalan dengan efesiensi struktur pemerintahan. Di periode pertama, hanya tiga wamen untuk tiga kementerian yang diperbolehkan. Selain itu 20 lembaga negara yang dibubarkan presiden demi alasan efesiensi pemerintahan. Tapi dengan banyaknya pembentukan wamen seperti saat ini, rasanya mengefesienkan pemerintahan itu bukan lagi bagian dari visi pak Jokowi," ujar Ray Rangkuti kepada Tribunnews.com, Minggu (27/10/2019).
Selain itu dia melihat, beberapa pos kementerian tidak tepat diisi wamen.
Baca: Finalis Putri Pariwisata 2016 Berstatus Pelajar, Tisu Bekas Jadi Barang Bukti, Begini Faktanya
Dia menduga, model rekrutmen wamen terlihat dilakukan secara sepihak oleh presiden.
"Kurang jelas apa kriteria satu kementerian mendapatkan wamen. Tidak jelas benar, sejauh apa menteri terkait dilibatkan oleh presiden dalam hal menentukan perlu tidaknya wamen bagi kementerian yang dipimpinnya dan siapa kiranya menteri yang layak untuk menempati posisi itu," jelas Ray Rangkuti.
Jika melihat komposisi wamen dan personel wamennya, Ray menilai, itu hanya bagian dari bagi-bagi posisi politik bagi para pendukung formal presiden pada pilpres yang lalu.
"Dibuat untuk mengakomodir pendukung yang belum mendapatkan posisi di pemerintahan. Setidaknya ada jabatan yang sekarang seperti respons atas protes pendukung yang belum diakomodir dalam kabinet," kata Ray Rangkuti.
Lima posisi wamen yang diraih parpol, menurut dia, juga memberi sinyal kuat itu.
Ray Rangkuti menduga politik akomodasi bagi para pendukungnya tidak akan berhenti pada level wamen.
Paling tidak masih ada tiga parpol koalisi yakni PKPI, PKB dan Hanura yang belum memperoleh kursi Wamen.
Jokowi dinilai masih akan melakukan bagi-bagi kursi non-kabinet kepada rekan koalisinya yang belum terakomodir.
"Sekalipun begitu, saya tidak terlalu yakin akomodasi kekuasaan ini bagi para pendukung akan berhenti sampai di sini. Sebab, setidaknya masih ada 3 partai yang sama sekali belum mendapatkan posisi, PKPI, PKB dan Hanura," jelasnya.
Tak Terjadi Miskomunikasi
Pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) I Made Leo Wiratma mengingatkan komunikasi antar Menteri dan Wakil Menteri serta birokrasi di Kementerian.
Hadirnya Wakil Menteri, menurut dia bisa menimbulkan miskomunikasi di Kementerian. Karena lahirnya rantai birokrasi baru dengan munculnya Wakil Menteri.
"Kemungkinan terjadi miskomunikasi sehingga menimbulkan rantai birokrasi baru," ujar I Made Leo.
Misalnya, dia mencontohkan, seorang eselon satu mau laporkan atau merencanakan sesuatu, apakah melalui wakil menteri atau langsung ke menterinya?
Menurut dia, Standar Operasional Prosedur (SOP) perlu dibikin agar tidak terjadi miskomunikasi di Kementerian yang memiliki Wakil Menteri.
"Ini harus ada SOP yang jelas sehingga wakil menteri jangan sampai merasa dilangkahi jika suatu saat langsung berhubungan dengan menterinya," jelasnya.
"Atau bisa juga ketika lapor ke wakil menteri, wamen bilang tunggu pak menteri. Ini hal-hal yang bisa membuat kisruh," katanya.
Jokowi Lantik 12 Wakil Menteri di Istana Negara
12 wakil menteri Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 dilantik di Istana Negara, Jakarta, Jumat (25/10/2019).
Pelantikan dilakukan setelah Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengenalkan satu per satu para wakil menteri di selaras tangga Istana Merdeka.
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 72 M Tahun 2019 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.
Di sela-sela pelantikan, Jokowi meminta kesedian para wakil menteri yang berdiri di hadapannya untuk diambil sumpah.
"Bahwa saya akan setia kepada UUD RI Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan, dengan selurus-lurusnya, demi darma bakti saya kepada negara," ujar Jokowi yang diikuti para menteri.
"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa bertanggung jawab," kata Jokowi sambil diikuti para menteri.
Berikut susunan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju yang telah resmi dilantik.
1. Wakil Menteri Luar Negeri: Mahendra Siregar
2. Wakil Menteri Pertahanan: Wahyu Sakti Trenggono
3. Wakil Menteri Agama: Zainut Tauhid Sa'adi
4. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara
5. Wakil Menteri Perdagangan: Jerry Sambuaga
6. Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: John Wempi Wetimpo
7. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Alue Dohong
8. Wakil Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Budi Arie Setiadi
9. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN: Surya Tjandra
10. Wakil Menteri BUMN: Kartika Wirjoatmodjo
11. Wakil Menteri BUMN: Budi Gunadi Sadikin
12. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Angela Tanoesoedibjo
12 Wakil Menteri: 5 Kader Parpol, 5 Profesional dan 2 dari TKN-Relawan
Berdasarkan catatan Tribunnews.com, 12 calon menteri adalah kader partai pendukung, profesional dan relawan Jokowi-Maruf Amin kala Pilpres lalu.
Adapun komposisinya adalah 5 Partai politik, 5 profesional dan 2 dari unsur TKN dan relawan Jokowi-Maruf Amin.
Partai Politik:
1. Putri Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo, Angela Tanoesoedibjo
Politisi Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo dipercaya Presiden Joko Widodo untuk menjadi menjadi wakil menteri di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
2. Wakil Ketua Umum MUI dan politisi PPP, Zaiunut Tauhid
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI Pusat) Zainut Tauhid Sa'adi ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai wakil menteri agama.
3. Politikus PSI, Surya Candra
Politisi Partai Solidaritas Indonesia Surya Tjandra menyatakan bahwa dia diminta Presiden Joko Widodo untuk membantu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil.
4. Politikus Partai Golkar, Jerri Sambuaga
Politisi Partai Golkar Jerry Sambuaga menyatakan bahwa dia siap menjadi wakil menteri di bidang perdagangan. Hal ini diungkapkan Jerry Sambuaga di Istana Kepresidenan, Jumat (25/10/2019).
5. Politikus PDI Perjuangan dan Mantan Bupati Jayawijaya, John Wempi Wetipo
Mantan Bupati Jayawijaya yang juga politisi PDI Perjuangan, John Wempi Wetipo mengatakan bahwa dia diminta Presiden Joko Widodo untuk menjadi Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Profesional:
1. Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wiryoatmojo
Presiden Joko Widodo menunjuk Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wiryoatmojo bersama Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin, menjadi wakil menteri Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) mendampingi Erick Thohir.
2. Direktur Utama PT Inalum (Persero), Budi Gunadi Sadikin
Presiden Joko Widodo menunjuk Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin bersama Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wiryoatmojo menjadi wakil menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendampingi Erick Thohir
3. Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Mahendra Siregar
Presiden Joko Widodo menunjuk Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Mahendra Siregar sebagai Wakil Menteri Luar Negeri.
4. Pejabat Badan Restorasi Gambut (BRG), Alue Dohong
Deputi Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan Badan Restorasi Gambut Alue Dohong diminta Presiden Joko Widodo menjadi Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara.
Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara menjadi Wakil Menteri Keuangan. Suahasil akan mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani.
TKN dan Relawan Jokowi-Maruf:
1. Mantan Bendahara TKN Jokowi-Ma'ruf, Wahyu Sakti Trenggono
Mantan Bendahara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Wahyu Sakti Trenggono diminta Presiden Joko Widodo menjadi Wakil Menteri Pertahanan.
2. Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi
Ketua Umum Relawan Projo Budi Arie Setiadi mengatakan, dirinya kemungkinan akan ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT).