Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Papua menjadi provinsi pertama yang dikunjungi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam program kunjungannya ke daerah.
Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 2019, Jokowi akan meresmikan Jembatan Youtefa atau yang sebelumnya disebut Jembatan Holtekam.
Jembatan Youtefa akan menjadi sarana pendukung Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 yang akan diselenggarakan di Papua.
Pembangunan jembatan yang merupakan mega proyek kabinet jilid I ini dimulai pada 9 Mei 2015, yang peletakan batu pertamanya juga diresmikan oleh Jokowi.
Hadirnya jembatan ini dapat memangkas waktu tempuh dari Kota Jayapura menuju Distrik Muara Sarmi dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skow.
Perbatasan RI-Papua Nugini yang awalnya 2,5 jam, menjadi 1 jam
Baca: Potret Jembatan Youtefa yang Baru Diresmikan Jokowi, Jadi Tonggak Sejarah di Papua
Didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada Minggu pagi (27/10/2019) Jokowi akan meninjau Sorong, Papua terlebih dahulu.
Kemudian, dilanjutkan ke Manokwari untuk melakukan sejumlah aktivitas.
"Jadi, pertama Sorong besok pagi ke Manokwari, meninjau perumahan-perumahan di sana di pegunungan Arfak dan ke Kaimana," jelasnya.
Jokowi mengunjungi Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat yang belum pernah dikunjungi Presiden-presiden Indonesia sebelumnya.
Hal ini menarik perhatian Pakar Hubungan Internasional, Aleksius Jemadu.
Baca: Kunjungan Kerja Pertama ke Papua, Jokowi Resmikan Jembatan Youtefa
Menurut Aleksius Jemadu, pilihan Jokowi untuk mengunjungi Papua mempunyai makna yang sangat besar dan signifikan untuk Papua dan Dunia Internasional.
"Masalah di Papua sangat kompleks, diperlukan tindakan yang nyata, dan tindaklanjut dari kunjungan," ungkapnya saat diwawancarai wartawan Metro TV pada Minggu (27/10/2019).
Ia mengatakan, masalah mendasar di Papua meliputi masalah ekonomi, sosial budaya, identitas dan pengakuan identitas Papua, keamanan, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Masalah-masalah tersebut mendapatkan perhatian dari Governmnet Organization (NGO), Inggris, Australia, dan media-media.
Menurutnya, kunjungan Jokowi ke Papua mempunyai kepentingan untuk menunjukkan kepada Dunia Internasional bahwa Jokowi telah mengontrol keadaan ekonomi, keadilan sosial, dan keamanan di Papua.
Namun kunjungan dan pembangunan saja tidak cukup untuk meyakinkan Dunia Internasional.
Baca: Kunjungan ke Papua, Presiden Jokowi Resmikan Jembatan Youtefa di Jayapura
"Internalisasi masalah di Papua dilakukan secara masif, sistematis, dan berkelanjutan oleh aktor-aktor yang begitu banyak," kata Aleksius.
Banyaknya negara-negara lain yang bersimpati dengan masalah di Papua menyudutkan posisi Indonesia di Dunia Internasional.
"Indonesia adalah anggota HAM di PBB, kalau Indonesia melanggar HAM akan menyudutkan diplomasi," kata Aleksius.
Aparat keamanan negara merupakan simbol negara, jika aparat melakukan hal yang represif akan di sorot dunia.
Di periode kedua ini Jokowi harus mengkoordinasi jajaran-jajaran dibawahnya.
Baca: Presiden Jokowi Senang Peresmian Jembatan Youtefa Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda
Tugas menyetabilkan keadaan di Papua bukan hanya tugas Presiden, petinggi-petinggi, Rohaniawan, dan NGO di Papua juga harus ikut berbicara dalam mengontrol keadaan di Papua karena pengaruhnya lebih besar.
Tindakan penegakan hukum memang merupakan hak negara, namun dalam melakukan penegakan hokum, negara juga harus mencegah adanya tindakan yang berpotensi menuju ke arah kekerasan.
(Tribunnews.com/Rica Agustina)