Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Mantan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin mengatakan menteri yang akan datang kepada rakyat bukan rakyat yang harus mencari-cari.
Hal itu dikatakan Ngabalin saat hadir dalam acara Indonesia Lawyers Club, Selasa (29/10/2019),
Selain Ali Ngabalin, beberapa tokoh yang juga hadir di ILC seperti Fadli Zon, Akbar Faizal, Inas Nasrullah hingga Mahfud MD yang ikut serta melalui video conference.
Baca: Ali Mochtar Ngabalin: Saya di ILC untuk Berjaga-jaga Kalau Ada Narasi yang Menyudutkan Pemerintah
Baca: Komentari Wakil Menteri Kabinet Jokowi, Inas Nasrullah: Kompleksitas Rendah Tapi Volumenya Besar
Awalnya, Ali Ngabalin, menjawab pertanyaan Inas Nasrullah mengenai Kementerian BUMN yang memiliki dua wakil menteri.
Menurut Inas Nasrullah Kementerian BUMN sudah cukup dengan adanya deputi yang dapat diartikan menjadi wakil.
Inas Nasrullah beranggapan nantinya akan ada tumpang tindih di Kementerian BUMN jika terdapat dua wakil menteri dan tujuh deputi.
"Kalau kita bicara tentang kompleksitas dari Kementerian BUMN, tidak besar tapi volumenya yang besar. Sedangkan kompleksitas yang tinggi itu seperti perdagangan cuma dikasih satu, perindustrian kompleksitasnya itu tinggi, tapi ada satu," kata Inas Nasrullah seperti dikutip dari video unggahan kanal YouTube ILC, Rabu (30/10/2019).
"Kalau penyebabnya adalah 115 BUMN di Kementerian BUMN, itu bukan masalah kompleksitas, tapi masalah volume. Ya wajar sekarang kalau Kementerian BUMN deputinya tidak menguasai."
Ali Ngabalin beranggapan keputusan presiden sudah tepat, karena presiden dinilai mempunyai kompetensi mengenai hal tersebut.
"Tapi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, beliau memiliki kompetensi yang cukup untuk bisa melihat bagaimana sebuah kementerian itu bisa diurus dengan baik," ujar Ali Ngabalin.
Ali Ngabalin menambahkan, presidenlah yang mempunyai kepentingan.
Ia juga mengatakan mengenai hak prerogatif presiden dalam penyususan kabinet.
Sehingga tidak ada yang bisa mengganggu keputusan presiden ketika proses penyusunan maupun penetapan Kabinet Indonesia Maju.
"Oleh sebab itu, maka, saya berkali-kali bilang di tempat ini, tidak ada satu orang yang bisa melakukan intervensi terhadap apa yang presiden mau, terhadap susunan kabinet," tegas Ali Ngabalin.
"Anda bisa memberikan analisa yang berbeda-beda terhadap apa yang dilakukan presiden. Sudah inilah yang presiden inginkan terhadap sebuah pemerintahan," imbuhnya.
Baca: Menteri di Kabinet Jokowi Indonesia Maju Mendapatkan Mobil Baru, Harganya Rp 1,5 M
Baca: Tujuh Menteri Jokowi yang Dianggap Kontroversi dan Jadi Sorotan Publik
Ali Ngabalin menjelaskan kementerian mempunyai wewenang untuk dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan pesan Presiden Joko Widodo.
"Maka, sebuah kementerian itu memiliki kewenangan untuk bisa mempertanggungjawabkan apa yang diamanahkan oleh bapak presiden terhadap bidang kementerian yang diberikan amanah kepadanya,"
"Makannya kemarin ada pesan-pesan dari bapak presiden bukan? Untuk apa? Untuk bisa turun langsung ke bawah mampu melakukan eksekusi, tidak hanya teori tapi bisa bekerja dan menunjukkan kepada rakyat Indonesia, melayani rakyat," jelas Ali Ngabalin.
"Bukan rakyat yang datang mencari-cari menterinya, tapi menteri yang datang kepada rakyat. Menunjukkan kepada mereka ini pesan presiden yang harus Anda lakukan. Selesai," sambungnya.
Ali Ngabalin berpesan untuk membuat satu narasi yang baik agar bisa memberikan dorongan kepada masyarakat bahwa pemerintahan ini telah terbentuk.
Ali Ngabalin menambahkan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan melaksanakan tugas pemerintahan dengan baik, dengan isi kabinet yang terpercaya yang memiliki kompetensi dan kemampuan yang bagus, kapasitas dan kapabilitas yang cukup untuk bisa melayani rakyat Indonesia.
(Tribunnews.com/Febia Rosada Fitrianum)