Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Ketua II Persaudaraan Alumni (PA) II 212, Haikal Hassan, mengatakan setuju dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, soal pemberantasan radikalisme dan takfiri (menyebut orang lain kafir).
"Saya setuju dengan yang dikatakan Pak Mahfud MD, kita sikat (radikalisme)," ujar dia saat hadir di Indonesia Lawyers Club (ILC), sebagaimana dikutip Tribunnews dari unggahan video YouTube tvOne, Rabu (30/10/2019).
Lebih lanjut, Haikal Hassan menyebutkan jangan hanya fokus soal radikalisme.
Namun, pemerintah harus fokus pada ekonomi negara.
Sebab, sekarang ini yang berantakan adalah masalah ekonomi dan ketidakadilan.
"Dari kata-kata Mahfud MD, kita menangkap seolah-olah ada darurat radikal padahal kalau kita mau jujur yang darurat itu ekonomi, bukan radikal."
"Buka dong lapangan kerja, stop hutang luar negeri," kata dia.
Baca: Haikal Hassan Ungkap Tak akan Puji Pemerintahan Jokowi, meski Ada Prabowo: Tetap Oposisi sampai Mati
Haikal Hassan menuturkan, dirinya tidak akan memuji Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sebab, saat kampanye, Jokowi bilang akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7%.
Namun, kenyataannya hanya 5% pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
"Saat kampanye Jokowi bilangnya akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7%, tapi yang terjadi hanya 5%."
"Ada yang tidak peduli dan masa bodoh dengan ini," tutur Haikal.
Menurutnya, ia akan tetap menjadi oposisi meskipun ada Prabowo Subianto di jajaran menteri Jokowi.
Diketahui sebelumnya, Haikal Hassan adalah pendukung Prabowo pada Pilpres 2019.
Haikal Hassan akan tetap menunjukkan narasi yang mengkritik kerja pemerintah.
Karena ia sudah berjanji untuk menjadi oposisi sampai kapan pun.
"Saya tetap akan menjadi oposisi sampai kapan pun, meskipun ada Pak Prabowo yang menjadi menteri dan semua ulama, ustaz, dan kyai idealnya mereka adalah oposisi."
"Sebaik-baiknya penguasa adalah penguasa yang mendekati ulama, dan seburuk-buruknya ulama adalah yang mendekati pintu penguasa," kata Haikal.
Baca: Di ILC, Haikal Hassan Bongkar Perintah Habib Rizieq saat Aksi 411: Padahal Gas Air Mata Begitunya
Masih di acara yang sama, Haikal lebih lanjut menjelaskan mengenai bagaimana radikalisme nge-top di pemerintahan Jokowi.
"Kita tahu kata yang paling nge-top pada pemerintahan Jokowi adalah radikalisme, dan kita tahu siapa sasarannya," ujar Haikal.
Haikal keberatan dengan ucapan Mahfud MD soal akan mengawasi masjid-masjid yang terpapar radikal.
Ucapan Mahfud tersebut juga dikuatkan oleh pernyataan Menteri Agama, Fachrul Razi, yang akan mengawasi ustaz-ustaz yang terpapar radikalisme.
"Baru beberapa hari diangkat sudah langsung berkata akan mengawasi masjid-masjid yang terpapar radikal dan menteri agama juga menguatkan. Menguatkan akan melihat, akan mengawasi ustaz-ustaz yang terpapar radikalisme," kata Haikal.
Menurutnya radikal dimulai dari adanya daftar 200 mubaligh yang dikeluarkan Kementerian Agama (Kemenag), Lukman Hakim, pada saat itu.
Lalu kemudian dicopy paste oleh satu laman Facebook yang dimiliki oleh generasi muda Nahdlatul 'Ulama (NU), awalnya.
Dalam situs tersebut ditulis 20 ustaz penebar paham Islam radikalisme, ada nama Haikal Hassan didalamnya.
Pada laman itu, postingan ditambahi kalimat yang baru, 'inilah penebar benih teror di Indonesia'.
Namun, postingan tersebut kini telah dihapus.
Baca: Ketua PA 212 Haikal Hassan: NKRI Bersyariah Tak Bertentangan dengan Pancasila
Hassan menjelaskan, ternyata generasi muda NU mengutip sumber dari dutaislam.com, tetapi justru mengganti judulnya.
Judul asli dari dutaislam.com adalah '20 Ustaz Ngetop Tidak Masuk Rekomendasi Kemenag'.
Menurut Hassan, isu radikalisme kian santer karena maraknya masyarakat yang menelan mentah-mentah informasi.
Akibat dari hal tersebut, Haikal Hassan sangat dirugikan.
Dampaknya, Haikal Hassan saat ini dicekal.(*)
(Tribunnews/Nanda Lusiana Saputri)