Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai NasDem menyatakan tidak menutup kemungkinan akan berbeda arah dan sikap dengan pemerintah.
Meskipun, kata Ketum NasDem, Surya Paloh, saat ini masih tergabung dalam koalisi pendukung Joko Widodo (Jokowi) - Maruf Amin.
Baca: Gantikan Tito Karnavian jadi Kapolri, Idham Aziz Banyak Tangani Kasus Terorisme Termasuk Bom Bali
Selain itu, tiga kader Partai NasDem juga menjadi menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.
Menurut Surya Paloh, bisa saja sikap Partai NasDem nantinya akan sejalan dengan parpol oposisi, seperti Partai Keadilan Sejahtera ( PKS), dalam mengkritik kebijakan pemerintah.
"Bukan masalah ada kemungkinan akan berhadapan dengan pemerintah atau tidak. Seluruh kemungkinan kan ada saja. Saya kira ada (kemungkinan), kita tak tahu itu kapan. Tapi probability, teori kemungkinan itu, semuanya harus dilakoni dengan pikiran yang sehat dan baik," ujar Surya Paloh saat memberikan keterangan seusai bertemu Presiden PKS Sohibul Iman di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019) seperti dikutip dari artikel Kompas.com dengan judul: Surya Paloh: Ada Kemungkinan Nasdem Berhadapan dengan Pemerintah
Surya Paloh mengatakan, dalam negara demokrasi yang sehat dibutuhkan kekuatan penyeimbang dan menjalankan sistem check and balance.
Di sisi lain, pemerintah yang sehat harus mampu menerima kritik yang solutif dan membangun.
Ia mengatakan, pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada lagi pihak-pihak yang mengkritisi kebijakan pemerintah.
"Pemerintah membutuhkan pikiran kritis tapi yang kami sepakati pikiran kritis ini dilandasi oleh niat baik, pikiran yang mengkritisi secara konstruktif, bukan untuk saling merusak menjatuhkan, tapi dengan semangat membangun," tutur dia.
"Nah itu sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan kami percaya itu memberikan sumbangsih bagi satu proses pendidikan politik yang ada di negeri ini," ucap Paloh.
NasDem bersama PDI-P, Partai Golkar, PPP, dan PKB adalah partai pengusung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.
Baca: Anies Baswedan Bakal Perbaiki Sistem e-Budgeting yang Dinilainya Banyak Kekurangan
Sementara PKS bersama Partai Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Namun belakangan, setelah Jokowi resmi menjadi presiden, Gerindra memastikan berada di barisan pemerintah. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang juga capres pesaing Jokowi, ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan.
Kesepakatan NasDem dengan PKS
Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepakat berjuang bersama-sama dalam memperkuat fungsi pengawasan di DPR RI.
Kesepakatan itu tertuang dalam pertemuan antara Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh beserta jajaran DPP partainya dan Ketua Umum PKS, Sohibul Iman beserta jajaran DPP partainya, di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).
Baca: Mobil Pribadi Prabowo Pakai Plat Nomor Khusus 1-00, Politisi Demokrat Pertanyakan : Awas Ditilang
Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 1 jam itu, menghasilkan tiga kesepakatan antara NasDem dengan PKS.
Sekretaris Jenderal PKS, Mustafa Kamal membacakan hasil kesepakaran dimana kedua partai menghargai pilihan politik masing-masing tapi tetap berjuang bersama memperkuat demokrasi.
"Pertama, saling menghormati sikap konstitusional dan pilihan politik masing-masing partai. Partai NasDem menghormati sikap dan pilihan politik PKS untuk berjuang membangun bangsa dan negara di luar pemerintahan. Di saat yang sama, PKS juga menghormati sikap dan pilihan politik NasDem yang berjuang di dalam pemerintahan," kata Mustafa Kamal.
Mustafa Kamal mengatakan perbedaan sikap politik kedua partai tersebut tidak menjadi penghalang bagi NasDem dan PKS untuk bersama menjaga demokrasi agar tetap sehat dengan memperkuat fungsi checks and balances di DPR.
"Demokrasi yang sehat itu penting untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia, baik di bidang politik, ekonomi, keagamaan, pendidikan, kesehatan, budaya dan lainnya," kata Mustafa Kamal.
Kesepahaman kedua antara PKS dan NasDem, kata Mustafa, adalah soal kedaulatan NKRI.
PKS-NasDem tidak akan memberi tempat untuk gerakan separatisme, terorisme hingga radikalisme.
"Serta tidak memberikan tempat kepada tindakan separatisme, terorisme, radikalisme, intoleransi, dan lainnya yang bertentangan dengan 4 konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Mustafa Kamal.
Baca: Niat Gibran Maju Jadi Wali Kota Solo di Pilkada 2020 Dapat Respon dari Beberapa Partai Politik
Ketiga, lanjut Mustafa, PKS dengan NasDem menyadari bangsa ini diperjuangkan oleh para pendiri bangsa dari kelompok nasionalis dan kelompok Islam.
"Generasi penerus dari 2 komponen bangsa tersebut harus mampu menjaga warisan sejarah pendiri bangsa ini dengan saling menghormati saling memahami dan saling bekerja sama dalam rangka menjaga kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan partai atau golongan," jelasnya.