Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi mengkritik kinerja gubernur Anies Baswedan melalui Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang dianggap tidak detil mengawal rancangan APBD pemprov DKI Jakarta.
Sementara ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus mantan wakil gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, meminta publik untuk tidak menyalahkan gubernur DKI Jakarta.
Dilansir kanal Youtube KompasTV, Jumat (1/11/2019), Prasetio Edi mempertanyakan jumlah anggota TGUPP yang segitu banyak namun tidak dapat bekerja dengan baik.
"TGUPP sebanyak itu, di mana dia? Jangan dijadikan TGUPP ini hanya menakutkan SKPD, mereka jadi nggak kerja," ungkapnya.
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia.
SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik
Baca: Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Persilakan Anies Upgrade E-budgeting Warisan Ahok: Untuk Kebaikan
Baca: Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Persilakan Anies Upgrade E-budgeting Warisan Ahok: Untuk Kebaikan
"Ayo jabarkan yang baik, perencanaan yang baik. Nanti di Banggar besar (setelah pembahasan di komisi) kita diskusi yang layak," sambung Prasetio
Terbongkarnya anggaran fantastis Rp 82,8 miliar untuk lem aibon, Rp 123,8 miliar untuk ballpoint, pembelian 7313 unit komputer dan server senilai Rp 121 miliar dan senilai Rp 66 miliar untuk storage di Dinas Kominfo dan Statistik menimbulkan tanda tanya.
Berbeda halnya yang disampaikan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat dengan tegas meminta kepada publik untuk tidak menyalahkan Gubernur Jakarta Anies Baswedan.
Menurut Djarot, sistem e-budgetting elektronik sudah dirancang sedemikian rupa dan kesalahan yang terjadi bisa disebabkan oleh oknum yang menyusup.
Baca: Siapa William Aditya Sarana? Anggota DPRD DKI Termuda yang Bongkar Anggaran Aibon Rp 82 M
Baca: Siapa Inggard? Yang Sebut William PSI Tak Punya Tata Krama Karena Unggah APBD DKI di Medsos
"Ini bukan alasan semata-mata pak Anies tentunya, tapi kita bisa lacak siapa yang menginput anggaran itu dan sengaja atau tidak," ungkapnya.
Anggota DPRD DKI fraksi Gerindra, Syarif menilai positif era digital yang membuat publik dapat turut memantau RAPBD.
Ia menghimbau kepada petugas yang memasukkan RAPBD lebih cermat dikemudian hari agar tidak terjadi kehebohan.
Pembelajaran berharga bagi masyarakat bahwa masyarakat tetap bisa ikut mengkontrol uang rakyat itu digunakan untuk apa saja.
Kini publik menanti penjelasan dan penyelesaian terkait nilai fantastis RAPBD Jakarta 2020.(*)
(Tribunnews.com/Indah Aprilin Cahyani)