News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Polemik PNS Bercadar

Soal Pelarangan Cadar, Ini Kata MenpanRB Tjahjo Kumolo Hingga PKS dan PAN

Penulis: Nanda Lusiana Saputri
Editor: Daryono
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Menag Fachrul Razi: PNS yang Ngotot Pakai Celana Cingkrang, Keluar Saja: Bantah Larang Cadar.

"Kalau terkait masalah privasi saya setuju, teman-teman yang menggunakan penutup kepala itu bagian dari keyakinan mereka," ujar Mardani.

Sementara itu, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN Yandri Susanto menyebut, tidak lah bijak jika mengaitkan atribut keagamaan dengan radikalisme.

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto. (Chaerul Umam/Tribunnews.com)

Yandri menilai pernyataan Menteri Agama Fachrul Razi terkesan tergesa-gesa dan cenderung membuat gaduh.

"Jadi apa yang disampaikan oleh Menteri Agama saya kira terlalu jauh ya, karena belum ada korelasi yang pasti antara pakaian dengan radikal," tutur Yandri dalam tayangan yang diunggah YouTube Kompas TV, Kamis.

"Artinya pernyataan Menteri Agama itu terburu-buru dan tergesa-gesa dan cenderung bikin gaduh."

"Oleh karena itu, menurut kami sebaiknya Menteri Agama fokus saja dengan topik permasalahan mereka itu apa."

"Dan tidak terlalu cepat menyimpulkan suatu simbol-simbol dengan apa yang mau dilakukan oleh Pak Menteri," kata Yandri.

Wacana Pelarangan Memakai Cadar oleh Menteri Agama

Wacana pelarangan penggunaan cadar dan penutup muka lainnya memang sempat dihembuskan Menteri Agama Fachrul Razi.

Salah satu pertimbangannya adalah faktor keamanan. 

Lagi pula, menurut Menteri Agama, tidak ada keharusan bagi umat Islam untuk mengenakan cadar. 

Sebelumnya Menteri Agama menegaskan negara tidak dalam posisi melarang atau menganjurkan seseorang memakai cadar.

Namun demi alasan keamanan siapapun dilarang menggunakan aksesoris yang menghalangi wajah seperti helm, masker atau cadar saat masuk instansi pemerintahan.

Usulan pelarangan penutup wajah di instansi pemerintah ini keluar untuk mencegah kasus lain setelah adanya kasus penusukan mantan Menkopolhukam Wiranto, pada 10 oktober 2019. 

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini