Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Sejak sepekan terakhir, sistem e-budgeting atau sistem sistem penyusunan anggaran secara elektronik, paling banyak dicari.
Sistem e-budgeting mengemuka setelah sejumlah rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020 menjadi sorotan publik.
Sebut saja anggaran influencer Rp5 miliar, pembangunan jalur sepeda Rp73,7 miliar, pembelian lem Aibon Rp82,8 miliar, pembelian bolpoin Rp124 miliar, hingga pembelian komputer Rp121 miliar.
Sistem e-budgeting sebenarnya telah diperkenalkan di DKI Jakarta ketika Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok/BTP) masih menjadi gubernur dan wakil gubernur.
Sistem e-budgeting baru dipakai pada era Ahok menjadi gubernur yang lantas diteruskan oleh gubernur penggantinya, termasuk Anies Baswedan.
Selain itu, KPK juga memuji sistem e-budgeting peninggalan Ahok bahkan berharap sistem yang sama bisa diterapkan di sejumlah daerah.
Namun, Anies Baswedan berencana mengubah sistem tersebut agar publik bisa ikut mengomentari anggaran.
Berikut beberapa fakta terkait sistem e-budgeting sebagaimana dirangkum Tribunnews.com dari Kompas.com:
1. Digagas Era Jokowi
Sistem e-budgeting mulai diperkenalkan di era pemerintahan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Dengan e-budgeting, semua perencanaan anggaran diinput secara digital ke dalam sistem.
Saat itu, menurut Jokowi, penerapan sistem e-budgeting itu merupakan langkah awal Pemprov DKI dalam mengontrol anggaran secara terbuka.
Nantinya, sistem itu akan bertransisi dan berkembang lebih baik kembali.
Mantan Wali Kota Solo itu pun berharap peristiwa seperti munculnya anggaran "siluman" atau permainan antara eksekutif bersama legislatif tidak lagi terjadi.
"Pokoknya tahun depan sudah full e-budgeting," kata Jokowi, dikutip dari Kompas.com.
Begitu ada e-budgeting, kata dia, hanya pihak yang memiliki otoritas tertentu yang memiliki password dan bisa mengubah anggaran.