Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membuat wacana untuk mengubah sistem anggaran digital DKI Jakarta agar lebih smart.
Merespon kejadian anggaran dana pendidikan untuk pembelian lem aibon sebesar 82 miliar Rupiah, Anies pun memastikan akan meng-upgrade sistem anggaran agar bisa meminimalisasi kesalahan anggaran.
Dilansir Kompas TV, Gubernur DKI Jakarta menegaskan tujuanya untuk mengubah sistem anggaran digital DKI Jakarta untuk memaksa semua pihak agar berbuat jujur dan rajin.
Anies menilai dengan meningkatkan sistem anggaran digital, dapat meminimalisi kesalahan dalam perencanaan anggaran Provinsi DKI Jakarta.
Baca: Anggaran Beli Lem Aibon Rp 82,8 Miliar, William: Saya Akan Buka-bukaan tentang APBD DKI Jakarta
“Karena itulah yang kita lakukan adalah upgrading, agar kita bisa memastikan agar tidak ada penyimpang lagi. Karena seperti sekarang jika ada penyimpangan seperti anggaran yang lucu-lucu itu tidak bisa dibedakan, ini adalah kemalasan, keteledoran, atau ini adalah titipan,” kata Anies saat mengikuti car free day, Minggu (03/11/2019).
Dalam keterangan tambahanya, Anies menjelaskan ketika sistem anggaran DKI Jakarta diperbarui dan ditingkatkan, maka dengan mudah untuk melakukan pengecekan karena ada verifikasi.
“Bila nanti di-upgrade, kita akan bisa melakukan pengecekan itu karena ada verifikasi-verifikasi, in contoh yang akan kita lakukan. Tapi nanti lebih lengkapnya akan kita luncurkan."
Wakil ketua KPK, Laode M Syarif juga merespon soal polemik sistem anggaran digital DKI Jakarta.
Laode merasa bersyukur karena dengan adanya sistem e-budgeting, DKI Jakarta, anggaran-anggaran yang dianggap ganjil dapat dipantau masyarakat.
Baca: Siapa William Aditya Sarana, Anggota DPRD DKI 'Kuliti' Anies Baswedan Soal Lem Aibon? Ini Sosoknya
Ketika sistem e-budgeting telah diaplikasikan untuk menjalankan berbagai sistem di pemerintahan, masyarakat bisa mengetahui transparansi mengenai alokasi anggaran.
"Kita PATUT BERSYUKUR, gara-gara adanya e-planning/e-budgeting @DKIJakarta, anggaran-anggaran aneh dapat dipantau masyarakat, sehingga tidak jadi masuk dalam APBD. @KPK_RIsering mencontohkan e-budgeting @DKIJakarta dan Kota Surabaya sebagai e-budgeting terbaik di Indonesia", tulis Laode di laman Twitter-nya
Laode juga mempersilahkan anis untuk meningkatkan sistem e-budgeting tapi jangan menghapusnya.
Namun jangan meninggalkan e-budgeting dan kembali kecara manual.
” Jika @DKIJakartadan pak @aniesbaswedan berniat untuk MENINGKATKAN KUALITAS e-budgeting yang sekarang agar LEBIH SMART, SILAHKAN. Tapi jangan meninggalkan e-budgeting dan kembali kecara manual. @KPK_RI," tulis laode di laman Twitter-nya.
Sementara itu ketua Fraksi Nasional Demokrasi (Nasdem) DPRD Jakarta, Wibi Andrino meminta Pemerintah Provinsi Jakarta untuk memperbaiki Sumber Daya Manusia dan mengawasi kinerja e-budgeting.
Wibi berharap perbaikan e-budgeting agar bisa lebih baik dan bukan kembali lagi ke model manual.
“Bapak Gubernur menginginkan perubahan, tentunya kami mengaharapkan perubahan yang lebih baik, bukan mundur kearah manual yang seperti dulu. Jadi apa yang sudah ada, yang baik dipertahankan, kalau ingin berubah pastinya yaa lebih baik,” ujar Wibi.
Wibi dalam keteranganya juga menyoroti tentang Sumber Daya Manusianya sebagai pelaku dan perancang e-budgeting. Menurutnya dalam pelaksanaan e-budgeting juga harus diimbangi dengan kualitas Sumber Daya Manusianya.
Sehebat apapun sistem IT yang diciptakan, namun ketika Sumber Daya Manusianya kurang cakap, juga akan menimbulkan masalah baru dalam sistem penggunaan e-budgeting dalam kedepanya nanti.
“Yang perlu diperhatikan adalah kualitas Sumber Daya Manusianya. Karena sistem IT sehebat apapun bilamana pemakainya, yaitu Sumber Daya Manusianya lemah, juga akan bermasalah,” imbuhnya
Sebelumnya Viral di media sosial temuan anggota DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana soal anggaran Dinas Pendidikan DKI.
William menemukan adanya anggaran yang tak lazim, yakni pembelian lem Aibon dengan total harga Rp 82,8 miliar.
Pembelian lem Aibon tersebut tercantum dalam programbelanja alat tulis kantor tahun 2020.
(Tribunnews.com, Muhammad Nur Wahid Rizqy)