Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardhani menyebut penunjukkan sejumlah menteri berlatar belakang militer dan Polri di Kabinet Indonesia Maju bukan berarti Presiden Joko Widodo lebih fokus pada bidang keamanan.
Dia beralasan, menghadirkan keamanan secara tradisional adalah satu paket dengan upaya menyejahterakan masyarakat.
“Hal (penunjukkan menteri berlatar belakang militer dan Polri) wajar saja untuk menghadirkan stabilitas keamanan nasional. Negara ini dalam fungsi tradisional menghadirkan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas keamanan dalam satu paket. Jangan dilihat hanya menitikberatkan pada keamanan saja,” ungkapnya usai menjadi pembicara dalam rilis survei LSI di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2019).
Lebih lanjut Dhani meminta masyarakat memberi kesempatan pada Presiden beserta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju untuk membuktikan hal tersebut.
Dhani menegaskan KSP siap menerima audiensi jika nantinya ada pihak-pihak yang merasa bila kebijakan pemerintah di bidang keamanan tersebut menghambat aktifitas ekonomi.
Daripada itu semua, Dhani menekankan bahwa berita bohong justru lebih bisa menggoyang stabilitas keamanan dan ekonomi negara.
“Berita bohong itu implikasinya serius dan pemerintah tak bisa sendiri menghadapinya, harus mengajak semua elemen masyarakat dan negara,” pungkasnya.