Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial Juliari Peter Batubara berkonsultasi dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperbaiki keakurasian data kesejahteraan sosial.
Selain untuk mencegah praktik korupsi, keakurasian data akan mempengaruhi tingkat kesuksesan program pemerintah.
"Akan kita lakukan sesuai masukan KPK adalah mengenai data. Kami kan mengelola data yang banyak sekali dan juga pengguna data terpadu kesejahteraan sosial, kami tidak hanya Kemensos, tetapi juga ada di Kemenkes, ada juga di Kementan," ucap Juliari di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2019).
Selain menggandeng Kemenkes dan Kementan, Juliari berencana menggandeng Kemendagri, guna meningkatkan akurasi data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Baca: Perjalanan Kasus Mantan Dirut PLN Sofyan Basir Hingga Divonis Bebas
"Ini salah satu bentuk konkret yang segera akan kita tindak lanjuti, berkoordinasi dengan data-data tersebut," ujar Juliari.
Wakil Bendahara Umum PDIP itu menjelaskan, pengakurasian data kesejahteraan sosial ini dilakukan untuk mewujudkan dan menyelenggarakan pemerintahan yang baik, serta bersih dari praktik korupsi.
Di sisi lain, keakurasian data dapat berpengaruh terhadap kesuksesan program pemerintah.
"Tentunya sangat berpengaruh terhadap kualitas dari pada program-program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial. Nanti kita bisa menjadi kementerian yang tidak hanya good and clean governance, juga benar-benar memiliki program yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia," ujar dia.
Di tempat yang sama, Ketua KPK Agus Rahardjo meminta pemerintah, melalui Kemensos, agar dapat segera meningkatkan keakurasian data, khususnya data terkait warga yang kurang mampu.
Ketidakakuraan data, akan menyebabkan penyaluran bantuan pemerintah pada masyarakat, berpotensi tidak efisien.
"Dalam rapat saya jelaskan, akibat ketidakakuratan data itu antara lain kami sebutkan, misalnya gas melon. Itu untuk orang miskin kan? Tetapi gas melon itu ke mana-mana. Padahal itu subsidinya sangat besar. Kami menyebutkan angka sekitar Rp77 triliun menjadi subsidi, itu kan sangat tidak efisien," ujar Agus.
Dia berharap, Juliari dapat menjalankan program dan menyalurkan bantuan pada warga kurang mampu dengan tepat sasaran. Hal ini dinilai penting untuk mewujudkan efisiensi bantuan yang diberikan pemerintah.
"Bantuan sosial itu kalau lebih akurat akan jauh lebih efektif untuk siapa yang memang betul-betul membutuhkan," kata Agus.