Jokowi Jangan Jadikan Posisi Dewan Pengawas KPK Barter untuk Koalisi Pendukungnya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik, Jeirry Sumampow, meminta Presiden Joko Widodo tak menjadikan posisi Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai ajang barter bagi koalisi pendukungnya.

Diketahui, banyak pihak dari parpol-parpol yang belum mendapat posisi pasca mendukung mantan Gubernur DKI itu di Pilpres 2019 lalu.

"Saya kira Jokowi jangan menjadikan jabatan anggota Dewas KPK sebagai barter dari proses politik dalam Pemilu lalu," ujar Jeirry, melalui pesan aplikasi WhatsApp, Selasa (5/11/2019).

Baca: Jokowi Mulai Seleksi Lima Nama Anggota Dewan Pengawas KPK

Menurutnya tidak tepat apabila motivasi pemilihan Dewas KPK adalah dalam rangka balas jasa. Ia melihat hal tersebut justru upaya pelemahan lembaga antirasuah.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) tersebut menilai jika itu terjadi maka makin jelaslah bagi publik bahwa sejatinya Jokowi tak pro pemberantasan korupsi.

"Apa yang selama ini diwacanakan hanya sekedar pencitraan dan pemanis mulut bagi rakyat yang berharap korupsi bisa dikurangi di negara ini oleh Presiden seperti Jokowi," kata dia.

Baca: Istana: Pensiunan Penegak Hukum Mungkin Jabat Dewan Pengawas KPK

"Dan jika itu (Dewas KPK jadi barter) yang terjadi maka itu bertentangan dengan janji Jokowi dalam Pemilu lalu tentang pemberantasan korupsi," tandasnya.