TRIBUNNEWS.COM - Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta, Amin Subekti menjelaskan soal anggaran TGUPP 2020 yang mencapai Rp 19,8 miliar.
Amin Subekti menjelaskan apa saja pekerjaan TGUPP hingga menghabiskan dana tersebut dalam acara 'Mata Najwa' unggahan kanal YouTube Najwa Shihab, Rabu (6/11/2019).
Amin Subekti mengibaratkan pekerjaan TGUPP seperti olahraga sepak bola.
Dalam olahraga sepak bola terdapat pelatih kepala yang diibaratkan sebagai seorang gubernur, sedangkan TGUPP diposisikan sebagai asisten pelatih kepala.
Karena menurut penjelasan Amin Subekti, TGUPP membantu apa yang ingin dikerjakan gubernur.
"Gini, saya perlu menjelaskan karena di masyarakat juga berkembang tulisan-tulisan tentang apa itu TGUPP, kerjanya apa gitu ya," terang Amin Subekti.
"Sebenarnya institusi TGUPP bukan institusi baru. Dari dulu-dulu juga sudah ada secara domestik."
"Apa sih kerjanya TGUPP, tahu bola dong? Di bola kan ada pelatih kepala, terus ada namanya pemain, striker, bek, dan seterusnya, TGUPP itu di mana? TGUPP kira-kira adalah asistennya pelatih kepala," terangnya.
Amin Subekti juga mengibaratkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau pelaksana fungsi eksekutif sebagai para pemain dalam tim sepak bola.
Ia menjelaskan jika SKPD belum mengetahui apa visi gubernur, TGUPP akan menjelaskan melalui kegiatan strategis daerah.
Selain itu, TGUPP mempunyai tugas untuk memberikan nasihat dan ikut menyisir anggaran DPRD DKI Jakarta yang menjadi polemik di masyarakat saat ini.
"Karena kita membantu pelatih kepala di dalam mengerjakan apa-apa yang dimau, pelatih kepala adalah gubernur. Di awal gubernur itu menjabat kira-kira yang terjadi begini, ini ada SKPD nih ada pemain bola, sudah biasa dengan permainan saat itu, 4-4-2 kah 4-3-3 kah dan seterusnya," ujar Amin Subekti.
"Gubernur datang dengan visi artinya dengan gagasan baru tentang bagaimana cara menjalankan pertandingan. SPKD belom tau, kita menerjemahkan dalam bentuk apa, di kita ada namanya kegiatan strategis daerah. That's what we do. Memberi advice. Saya pasti ikutan menyisir."
Amin Subekti juga menjelaskan penyusunan anggaran melalui proses penyisiran yang dilakukan secara bertahap oleh beberapa pihak.
Kemudian jika sudah selesai rancangan anggaran akan berubah menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) atau yang sering disebut KUA-PPAS.
"Jadi begini, kita menemukan 30 hal yang tidak pas. Kemudian kita berikan kepada pelatih kepala, kemudian pelatih kepala memberikan instruksi pada siapa-siapa yang menjadi SKPD," jelas Amin Subekti.
"Di situ dilakukan penyisiran berjenjang, bahkan dari Ketua TAPD turun, sekda dalam hal ini, para asisten turun, dan kepala dinas turun untuk melakukan penyisiran lebih jauh."
"Pada akhirnya sampai akhir, nanti akan ditentukan finalnya adalah ketika sudah terjadi dan itu menjadi kesepakatan dan menjadi KUA-PPAS final."
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana, menyinggung mengenai kinerja TGUPP yang tidak baik padahal anggaran TGUPP tahun 2020 sebesar Rp 19,8 miliar.
Amin Subekti mengatakan untuk mengukur kinerja TGUPP dilihat dari bagaimana program yang sudah dilaksanakan.
Ia memberikan contoh bagaimana pengembangan TGUPP dalam hal tranportasi umum, peningkatan cakupan air, penyerapan anggaran, hingga bagaimana trotoar di DKI Jakarta yang sudah berubah.
(Tribunnews.com/Febia Rosada Fitrianum)