Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (PP GP Ansor) baru saja menggelar rapat Koordinasi Nasional 2019, tanggal 6-7 November 2019 yang digelar di Kantor PP GP Ansor, Jl. Kramat Raya No 65A, Jakarta Pusat.
Rapat tersebut menghasilkan 5 point pernyataan sikap GP Ansor yang dibacakan Amir Matupun, pimpinan wilayah GP Ansor Papua, Kamis (7/11/2019)
Salah satu sikap GP Ansor adalah sikap untuk menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Indonesia adalah negara demokrasi yang berideologi Pancasila. Jika ada orang atau kelompok yang ingin mengubah menjadi bentuk lain, maka sudah menjadi kewajiban GP Ansor berada di garis terdepan melawan dan berjihad menjaga NKRI dan Pancasila" ujar Amir Matupun.
Baca: Komisi VIII DPR Cecar Menag Fachrul Razi terkait Larangan Penggunaan Cadar dan Celana Cingkrang
Baca: Politisi PSI Guntur Romli Pertanyakan Wanita Bercadar, Niqab Squad Deklarasikan Antiradikalisme
Baca: Di ILC, Mahfud MD Blak-blakan Ungkap Sosok Penyebar Radikalisme di Indonesia: Nanti Jadi Masalah
Pernyataan sikap yang kedua GP Ansor adalah melawan radikalisme. Amir Matupun berujar radikalisme agama yang berkembang 8 tahun terakhir ini, dianggap sudah sangat mengkhawatirkan dan sangat berbahaya.
"GP Ansor melihat bahwa negara sudah dalam kategori darurat radikalisme. Hal inilah yang membuat GP Ansor dan Banser prihatin dan berusaha senantiasa dalam garda terdepan untuk melawannya" lanjut Amir
Selanjutnya dalam pernyataan ketiga, GP Ansor mengapresiasi pemerintahan presiden Joko Widodo yang menunjuk empat menteri yang khusus memberantas radikalisme.
"Kebijakan Presiden ini menunjukkan bahwa pemerintah atau negara sekarang akan hadir dalam memberantas radikalisme yang memang sudah merupakan tugasnya. Hal ini bagi GP Ansor dan Banser merupakan berkah karena tugas GP Ansor dan Banser dalam melawan radikalisme menjadi iebih ringan" ujar PW Papua GP Ansor tersebut
Pernyataan keempat, GP Ansor akan terus mendukung dan menjadi mitra strategis pemerintah selama pemerintah memberikan keberpihakannya kepada komitmen tersebut.
"Sebaliknya, jika komitmen tersebut bergeser, GP Ansor yang akan pertama kali mengingatkan dan mengambil posisi yang berbeda" ujarnya
Sikap terakhir, Amir Matupun mengatakan GP Ansor menolak kerjasama dalam bentuk apapun dengan organisasi manapun yang dinilai mengedepankan kekerasan, melawan hukum yang menginginkan berdirinya negara diluar NKRI
"Kerjasama ini termasuk didalamnya adalah kunjungan-kunjungan dan atau komunikasi yang berpretensi politik yangjustru akan merusak ukhuwah nahdiyah di kemudian hari" tutupnya Kamis, (7/11/2019)