Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta agar sistem pilkada langsung dievaluasi, karena memakan biaya politik yang tinggi.
Terkait hal itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengatakan untuk melihat apakah sistem tersebut lebih banyak manfaat ataukah mudaratnya.
"Apakah pilkada langsung ini memberikan lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mudaratnya? Kalau ternyata lebih banyak mudaratnya, sudah seharusnya dievaluasi melalui Undang-Undang pemilu. Tapi kalau lebih banyak manfaatnya bagi struktur demokrasi ya silahkan dilanjutkan," ujar Bamsoet, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).
Baca: Senada dengan Mendagri Tito, Sekjen PDI: Pilkada Serentak Perlu Dievaluasi
Ia mengatakan selama memimpin DPR pada periode lalu, dirinya banyak melihat temuan terkait gesekan di akar rumput serta politik uang yang luar biasa. Menurutnya, hal tersebut mendorong tumbuh suburnya korupsi pejabat daerah.
Politikus dari Fraksi Golkar ini menyebut biaya untuk maju dan menang sebagai pejabat daerah membutuhkan puluhan hingga ratusan miliar.
Oleh karenanya, Bamsoet mengaku tak bisa mengharapkan para pejabat daerah untuk bekerja yang mengusung pro rakyat. "Bagaimana mungkin kita mengharapkan kerja-kerja yang mengusung pro rakyat pada para pemimpin daerah ini kalau biayanya sangat tinggi dan ketergantungannya ke partai politik itu sangat besar," kata dia.
Baca: Pimpinan MPR Minta Parpol Respon Usulan Mendagri Evaluasi Pilkada Langsung
Lebih lanjut, Bamsoet akan mengembalikan semuanya kepada masyarakat yang telah melihat dan merasakan langsung apakah sistem pilkada langsung ini lebih banyak manfaat atau mudaratnya.
"Kita kembalikan kepada masyarakat dan partai politik sebagai pengambil keputusan di parlemen," tandasnya.