Baca tanpa iklan
Ahok dipastikan menerima jabatan sebagai bos di salah satu BUMN. Ia digosipkan akan jadi bos Pertamina. Ini tanggapan dua menteri koordinator.
TRIBUNNEWS.COM - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok/BTP dikabarkan akan menduduki jabatan penting di satu di antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Kabar ini menyeruak setelah mantan Gubernur DKI Jakarta itu bertemu dengan Menteri BUMN, Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (13/11/2019).
Setelah bertemu Erick Thohir, Ahok mengungkapkan, pertemuan itu membicarakan soal perusahaan BUMN.
"Intinya banyak bicara soal BUMN, saya mau dilibatkan di salah satu BUMN, itu saja," ujarnya sebagaimana dikutip dari Antara.
Kabar Ahok akan jadi bos di BUMN pun semakin berkembang.
Baca: Jubir Presiden: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jadi Bos BUMN
Baca: Ahok Akan Jadi Bos BUMN, Ini Bocorannya Menurut Luhut
Suami Puput Nastiti Devi itu diisukan akan menduduki jabatan sebagai bos Pertamina.
Selain itu, dua menteri koordinator di Kabinet Indonesia Maju juga seakan 'merestui' Ahok jadi pimpinan di BUMN.
Berikut sejumlah kabar terkait Ahok yang akan menjadi bos di salah satu BUMN, sebagaimana dirangkum Tribunnews.com:
Baca: Ahok Diisukan Tempati Posisi Vital BUMN, Ini Harapan Staf Khusus Kementerian BUMN
1. Bertemu dengan Erick Thohir
Ahok mengungkapkan, dalam pertemuannya dengan Erick Thohir selama 1,5 jam, keduanya berbincang tentang perusahaan BUMN.
Mulai dari PT Perkebunan Nusantara hingga Sarinah.
Sayangnya, Ahok belum mengungkapkan lebih jauh jabatan maupun posisi yang akan didudukinya nanti.
"Saya cuma diajak masuk ke salah satu BUMN. Kalau untuk bangsa dan negara, saya pasti bersedia."
"Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara," jelas Ahok, dikutip dari Kompas.com.
2. Dipastikan telah menerima jabatan bos BUMN
Setelah bertemu dengan Erick Thohir, Ahok disebut telah menerima tawaran sebagai petinggi BUMN.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, pertemuan antara Erick Thohir dan Ahok demi mengajak eks Bupati Belitung Timur itu untuk bergabung di BUMN.
"Kami minta Pak Ahok untuk bergabunglah di BUMN. Di salah satu BUMN. Jadi untuk bantu kami lah," ujar Arya kepada Tribun Network.
Ada sejumlah pertimbangan atau alasan, mengapa BUMN membutuhkan sosok Ahok.
Menurut Arya, Ahok memiliki kapasitas yang mumpuni.
Terutama dari pengalaman di pemerintahan dan sebagai pengusaha.
"Karena beliau kan pernah menjadi pengusaha. Kemudian juga beliau pernah di pemerintahan, yang berhubungan dengan kebijakan publik."
Baca: Ahok Dipastikan Menerima Posisi Jadi Bos BUMN, Ini Pertimbangannya
"Jadi kan' BUMN tidak hanya urusan untung-untung, tapi juga urusan pelayanan publiknya. Nah, ini yang kita harapkan dari Pak Ahok," tutur Arya.
Arya juga belum dapat memastikan kapan Ahok akan duduk sebagai bos BUMN.
Pasalnya, harus melalui prosedural terlebih dahulu.
Yang pasti Ahok sudah menerima tawaran tersebut.
"Pak Ahok sudah menerima," tutur Arya.
3. Digosipkan akan jadi Bos Pertamina
Terkait posisi apa yang akan dijabat, baik Ahok maupun Arya Sinulingga masih menutup rapat-rapat.
"Kami sudah tawarkanlah pasti, di bidang apa yang bisa beliau lakukan," imbuh Arya.
Namun, dari isu yang beredar, Ahok akan diplot sebagai bos Pertamina.
Saat ini, jabatan Dirut Pertamina diduduki oleh Nicke Widyawati sejak Agustus 2018 lalu.
Terpilihnya Nicke berdasarkan pengajuan langsung dari Menteri BUMN Rini Soemarno saat itu.
Namun, belakangan, BUMN diterpa kabar kocok ulang direksi BUMN.
Antara lain PT Inalum (Persero) atau MIND ID, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN), PT Pertamina (Persero), dan PT PLN (Persero).
Sementara itu, seorang sumber di Kementerian BUMN menyebut, Ahok sangat mungkin ditempatkan di holding perkebunan atau PTPN III, Pertamina, dan PLN.
"Bisa jadi menjadi komisaris utama di BUMN strategis,” ujar sumber di Kementerian BUMN kepada KONTAN.
Sebelum menjadi manajemen (direksi atau komisaris utama) terlebih dulu mengikuti assessment good corporate governance, sebelum diserahkan ke Tim Penilai Akhir (TPA).
“Kecuali kalau komisaris, bisa langsung,” ujarnya.
Baca: Erick Tohir Ajak Ahok Masuk BUMN, Staf Khusus Menteri BUMN: Minta Pak Ahok untuk Bantu Kita
4. Cuitan Yunarto Wijaya
Di tengah ramainya kabar Ahok akan jadi bos BUMN, Yunarto Wijaya tiba-tiba menulis cuitan yang seakan menjadi kode.
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia itu menyinggung soal mafia migas.
"Siap2 pusing mafia migas...," tulis Yunarto.
Belum jelas, apakah cuitan Yunarto itu ditujukan untuk kabar Ahok jadi bos BUMN atau bukan.
5. 'Direstui' dua menteri koordinator
Dua menteri koordinator di Kabinet Indonesia Maju, turut mengomentari kabar soal Ahok yang akan masuk ke BUMN.
Adalah Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan yang menilai tak masalah, bila Ahok dilibatkan dalam menjalankan satu BUMN.
"Ya kan dia kerjanya bagus, kerjanya boleh. Ya kita lihat saja ya," ujar Luhut saat ditemui di sela Rapat Koordinasi Nasional Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).
Saat ditanya apakah ia telah mengetahui BUMN mana yang akan dipimpin Ahok, Luhut enggan menjawab.
"Ya enggak tahu, kita tunggu aja," lanjut dia, dikutip dari Kompas.com.
Hal senada juga disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Airlangga mengatakan, kursi bos perusahaan BUMN sekarang bisa diduduki oleh kalangan profesional, termasuk juga Ahok.
"Kalau BUMN kan sekarang beberapa bisa diisi oleh profesional. Tidak ada masalah," ujarnya di lokasi yang sama.
Menurutnya, saat ini sudah ada beberapa perusahaan BUMN memiliki jajaran dewan direksi yang berasal dari kalangan profesional.
"Nah kalau sekarang kan ada beberapa profesional duduk di dalam BUMN. Kita bicara misalnya Telkom, jadi itu bukan suatu hal yang baru," kata Airlangga.
Namun, ia tidak mau mengomentari lebih jauh terkait kapasitas Ahok tersebut jika menjadi direksi perusahaan BUMN.
"Ini kan kita bicara profesional, jadi kita tidak sebut nama," kata dia.
6. Kata Istana
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Fadjroel Rahman angkat bicara terkait kabar Ahok akan jadi bos di BUMN.
Fadjroel menyebut, Ahok harus mundur dari PDI-P jika mengisi posisi sebagai direksi atau komisaris di BUMN.
"Kalau pun beliau mau masuk ke BUMN harus mengundurkan diri karena BUMN itu ada surat semacam pakta integritas gitu, tidak boleh ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).
Sementara status Ahok sebagai mantan terpidana kasus penodaan agama, kata Fadjroel, tak menjadi halangan.
Menurut dia, yang terpenting Ahok tak pernah menjadi terpidana kasus dugaan korupsi.
Fadjroel yang juga Komisaris Utama PT Adhi Karya itu menyebutkan, Presiden Joko Widodo sejak awal menekankan agar jajarannya mengedepankan aturan dalam mengisi posisi di BUMN.
"Jadi kalau mau masuk BUMN, masuk bersih, di dalam bersih-bersih dan keluar bersih. Begitu saja," ujarnya, dikutip dari Kompas.com.
(Tribunnews.com/Sri Juliati/Dennis Destryawan) (Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim/Ihsanuddin)