Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, menyebut BUMN membutuhkan orang seperti Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Ahok dinilai memiliki kapasitas yang bisa memperbaiki banyak hal.
Hal tersebut diungkapkan Arya dikutip dari video pemberitaan Youtube Kompas TV, Rabu (13/11/2019).
"Kita butuh orang-orang seperti Pak Ahok yang memang bisa mendukung BUMN. Beliau punya kapasitas yang diakui oleh publik untuk hal-hal yang bisa memperbaiki banyak hal," ucapnya.
Diketahui Ahok mendatangi Kementerian BUMN untuk bertemu Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (13/11/2019).
Pertemuan tersebut dikatakan Arya banyak membahas mengenai BUMN.
"Tadi pagi Pak Ahok datang ke Kementerian BUMN dan bertemu Pak Erick. Pak Erick dan Pak Ahok bicara banyak mengenai BUMN," ucapnya.
Arya juga mengungkapkan Kementerian BUMN memiliki harapan besar agar Ahok berkenan bergabung dengan Kementerian BUMN.
Diungkapkannya, Ahok diminta untuk bergabung dan memperkuat satu BUMN.
"Harapan kita memang Pak Ahok bisa bergabung bersama kita di salah satu BUMN di Indonesia. Kita mengharapkan dengan Pak Ahok agar bersedia untuk bergabung, memperkuat salah satu BUMN," ungkapnya.
Arya belum bisa memastikan posisi Ahok ketika bersedia bergabung di BUMN.
Namun, ia menyatakan sektor yang akan dimasuki Ahok berkaitan dengan banyak orang.
"Yang pasti sektor yang membutuhkan perhatian besar dan mempengaruhi banyak orang," ungkapnya.
Arya menyebut yang menjadi prinsip utama adalah meminta kesediaan Ahok terlebih dahulu untuk bersedia bergabung.
"Soal (sektor) energi atau apapun itu kita belum tahu, yang pasti prinsipnya adalah meminta kesediaan beliau terlebih dahulu untuk bersedia," ungkapnya.
Ditanya apakah rencana masuknya Ahok ke BUMN adalah rekomendasi presiden, Arya menjawab Menteri Erick Thohir mendapat banyak masukan dari banyak pihak.
Arya juga mengungkapkan Erick Thohir menilai Ahok dibutuhkan di BUMN.
"Yang pasti soal rekomendasi atau apapun, banyak masukan dari kita kepada Pak Erick, dan Pak Erick melihat memang Pak Ahok bisa membantu kita. Pak Ahok juga masih muda, bisa kita minta untuk membantu BUMN," ucapnya.
Arya juga menyebut setiap posisi vital di BUMN, melalui koordinasi dengan Presiden Jokowi.
"Setiap posisi vital di BUMN, kita harus berkoordinasi dengan Pak Jokowi. Hal yang banyak menyangkut kehidupan pasti kita koordinasi dengan Pak Jokowi," ungkapnya.
Pihaknya juga berharap Ahok bisa segera bergabung.
"Kita harap secepatnya Pak Ahok bersedia bergabung bersama kita," sebutnya.
Harus Mundur dari PDIP
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rahman menyebut, Ahok harus mundur jika mengisi posisi direksi atau komisaris di BUMN.
Melansir Kompas.com, hal itu dikarenakan jika masuk ke kementerian maka tidak dibolehkan aktif dalam partai politik dan kegiatan politik.
"Kalau pun beliau mau masuk ke BUMN harus mengundurkan diri karena BUMN itu ada surat semacam pakta integritas gitu, tidak boleh ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).
Mengenai Ahok yang pernah menjadi terpidana kasus penodaan agama, Fadjroel mengungkapkan tidak menjadi halangan.
Menurutnya, yang paling penting tidak pernah menjadi kasus dugaan korupsi.
Ia mengungkapkan Presiden Jokowi sejak awal menekankan agar jajarannya mengedepankan aturan dalam mengisi posisi di BUMN.
"Jadi kalau mau masuk BUMN, masuk bersih, di dalam bersih-bersih dan keluar bersih. Begitu saja," ujarnya.
Sementara itu Fadjroel mengaku belum mengetahui penempatan Ahok di BUMN.
"Jadi lebih baik ditanyakan langsung kepada pihak Kementerian BUMN," tuturnya.
Komentar Luhut Binsar Panjaitan
Sementara itu Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menilai Ahok memiliki kerja bagus.
Hal itu disampaikan Luhut menanggapi pertemuan Ahok dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, dikutip dari Kompas.com.
"Ya kan dia kerjanya bagus, kerjanya boleh. Ya kita lihat saja ya," ujar Luhut saat ditemui di sela Rapat Koordinasi Nasional Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).
(TRIBUNNEWS.COM/Wahyu Gilang Putranto) (Kompas.com/Ihsanuddin/Rakhmat Nur Hakim)