Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Ketua Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Taufiqurrahman kembali menyoroti polemik lem aica aibon yang masuk dalam daftar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta.
Taufiqurrahman hadir sebagai narasumber di acara yang dipandu Karni Ilyas, Indonesia Lawyer Club (ILC), Selasa (12/11/2019).
Polemik lem aica aibon dalam RAPBD DKI Jakarta pertama kali muncul ke media sosial lewat unggahan politisi Partai Solidaritas Indonesia.
Dari penuturan Taufiq, apa yang tekah disampaikan oleh Sekda DKI Jakarta, Saefullah semua data terkait APBD nantinya akan diunggah di website DKI Jakarta.
Baca : Taufiqurrahman Soroti APBD DKI: 1 Tahun Pemda DKI Bakal Beli 7,2 Juta Penghapus, Masuk Akal Nggak?
Semua anggaran DKI Jakarta dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.
"Disampaikan oleh pak Sekda, semua data itu di upload kok mulai dari RKBD, RKUA - PPAS, kemudian sampai APBD nanti di upload dan semuanya terbuka," ujar Taufiq.
Melalui YouTube ILC, Taufiq justru khawatir ketika anggaran - anggaran DKI Jakarta yang sudah transparan dipertanyakan, bagaimana dengan daerah - daerah yang masih tidak mendapatkan aliran listrik?
Apakah persoalan anggaran lebih parah dari DKI Jakarta?
"Jadi DKI Jakarta yang sudah sedemikian terbukanya, yang sudah sedemikian majunya dalam proses e - budgeting, karena sampai hari ini saya berpikir dan berpendapat DKI Jakarta dalam urusan e - budgeting ini jadi base smart dari seluruh provinsi yang ada di indonesia," katanya.
Base smart yang dimaksud Taufiq adalah menjadi Provinsi yang terdepan, dan yang terbaik.
Baca : Polemik APBD Jakarta dalam Analogi Ridwan Saidi: Ibarat Pohon Angsana hingga Bangunan Budaya
"Kalau DKI Jakarta yang terbaik saja masih di curigai terus, masih dinyinyirin terus, gimana dengan daerah yang masih gelap?," tuturnya.
Menurut Taufiq, sistem input anggaran di berbagai provinsi perlu diawasi, dan pemerintah harus membuat peraturan yang jelas terkait input anggaran.
"Ini kan perlu diawasi juga? Kalau mau jujur, mau fair, mau terbuka. Ayo dong bikin peraturan yang jelas. Bikin aturan yang tegas bahwa sistem e - budgeting harus dilakukan di semua provinsi, kabupaten, kota se - Republik Indonesia," jelasnya.
Taufiqurrahman kemudian menambahkan untuk input anggaran APBN mencoba menggunakan sistem e - budgeting.
"Kalau perlu APBN pakai e - budgeting biar tahu kita," ungkapnya.
Penuturan Taufiq pun mendapat sorakan dan tepuk tangan dari hadirin yang ada di ILC, Selasa (12/11/2019).
Baca : Komentari Polemik Anggaran DKI Jakarta, Ridwan Saidi Singgung Pohon Angsana dan Beri Wejangan Ini
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)