Baca tanpa iklan
Ketua Umum Partai Golkar ini menilai Ahok sebagai sosok profesional untuk mengelola BUMN dan bukan sekadar politikus.
“BUMN sekarang kan memang sudah diisi profesional, tidak masalah. Saya tak sebut nama tapi saya bicara mengenai seorang profesional yang masuk BUMN,” ujar Airlangga ditemui di rakornas Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).
Airlangga enggan memberi komentar lebih banyak mengenai hal tersebut.
“Seorang profesional masuk BUMN kan bukan hal baru, seperti di Telkom.
Saya tidak bisa berkomentar banyak,” katanya.
4. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut bahwa politisi PDI-P Basuki Tjahaja Purnama kemungkinan akan menempati jabatan di BUMN yang mengurusi sektor energi.
Luhut mengaku sudah mengetahui jabatan apa yang akan dimandatkan kepada Ahok.
Namun ia menekankan bahwa keputusan itu tetap berada di tangan Presiden Joko Widodo.
"Ya kira-kira begitu (di BUMN sektor energi). Ya saya tahu (di mana Ahok ditempatkan), tapi masak saya kasih tahu kamu."
"Nanti tergantung Presiden lah," ujar Luhut saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019) seperti dikutip Tribunnews.
Luhut enggan berkomentar lebih banyak tentang jabatan apa yang akan diberikan kepada Ahok.
Ia hanya menyambut positif jika nantinya Ahok menjadi salah satu petinggi BUMN.
"Ya bagus lah kalau dia (Ahok) masuk ke BUMN," ucap Luhut.
5. Ketua DPP Partai Demokrat - Jansen Sitindaon
Jansen Sitindaon, Ketua DPP Partai Demokrat justru setuju pengangkatan Ahok sebagai pimpinan di salah satu BUMN.
Hal itu melalui akun twitter @jansen_jsp, Rabu.
Dia berharap Ahok ditempatkan di perusahaan BUMN yang mengurusi hajat hidup rakyat seperti PLN dan Pertamina.
"Diluar kontroversinya di Jakarta, saya yakin pak @basuki_btp ini punya kemampuan mumpuni. Kalau bisa pak Ahok ini diberikan BUMN besar, yg mengurusi hajat hidup orang banyak mas@erickthohir. Seperti PLN atau @pertamina. Jgn BUMN yg "ecek-ecek". Agar kemampuannya tersalurkan pas!"
Sementara, mantan Sekretaris BUMN Said Didu berkomentar di akun twitternya @msaid_didu.
Ia justru menyoroti para pendukung Ahok.
"Rencana menempatkan Ahok di BUMN mengembalikan arogansi para pendukung Ahok dan sebaliknya. Ini menunjukkan bhw kontraversi ttg Ahok masih sangat tinggi.
Orang yg coba nilai obyektif pun dihajar secara kasar oleh para Ahoker di medsos," tulisnya.
6. Wasekjen Partai Gerindra - Andre Rosiade
Wasekjen Partai Gerindra sekaligus Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade menilai Basuki Tjahaja Purnama harus mengubah cara kepemimpinannya jika nantinya benar-benar dipilih jadi bos perusahaan di salah satu Badan Usaha Milik Negara ( BUMN).
Politisi Partai Gerindra ini berharap saat memimpin perusahaan BUMN, Ahok tak lagi sama seperti saat menjadi gubernur DKI Jakarta.
“Saya hormati rencana Menteri BUMN mau mengangkat beliau (Ahok). Kepada Pak Ahok tolong ikuti UU BUMN dan UU perseroan. Jangan sampai nanti diulang lagi petantang-petenteng waktu jadi gubernur DKI. Itu harapan kita,” ujar Andre saat dihubungi Kompas.com, Kamis (14/11/2019).
Andre berharap Ahok bisa membawa perubahan yang baik di tubuh BUMN. Bukan, malah membuat kegaduhan.
"Menjadi direksi BUMN diharapkan membawa terobosan dan perbaikan bagi BUMN, bukan cari ribut. Itu harapan kita," kata Andre.
Hal senada juga diungkapkan Andre melalui unggahan di akun Instagramnya Kamis (14/11/2019).
Andre berharap pengangkatan Ahok dapat membawa kebaikan BUMN, bukan membuat kekisruhan.
Baginya, Ahok pernah bersikap petentang petenteng saat menjadi Gubernur DKI kala itu.
"Pak Menteri @erickthohir, sy harapkan pengangkatan @basukibtp bisa membawa kebaikan BUMN bukan malah membuat kekisruhan krn yg bersangkutan petantang petenteng seperti waktu menjadi Gubernur DKI," tulis Andre.
Dihubungi secara terpisah, anggota Komisi VI lainnnya, yakni Achmad Baidowi menyarankan agar Ahok mengubah cara berkomunikasinya saat memimpin perusahaan BUMN nantinya.
"Ahok harus mengubah pola komunikasi dengan lebih mengedepankan empati, bukan emosi dalam meminpin lembaga," kata Badowi.
(Tribunnews.com/Sinatrya/Nanda)(Kompas.com/Ihsanuddin)