Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Arief Poyuono menganggap pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang disebut akan menjadi pimpinan di PLN atau Pertamina terlalu biasa.
Arief Poyuono menantang Ahok untuk menjadi Direktur Utama (Dirut) di PT Krakatau Steel.
Karena menurut Arief, PT Krakatau Steel sudah hampir punah dengan segala kerugian dan utang.
Sehingga Ahok seharusnya diangkat menjadi Dirut di PT Krakatau Steel untuk merubah dan memperbaiki keadaan.
"Cuma saya agak heran kenapa Ahok harus disektor energi misalnya PLN atau Pertamina, justru sementara kalau menurut saya, saya tantang Ahok itu untuk jadi Dirut di PT Krakatau Steel," kata Arief dalam tayangan yang diunggah YouTube Kompas TV, Senin (18/11/2019).
"Karena Krakatau Steel itu sudah hampir punah, hutangnya 40 triliun, asetnya tinggal 20 triliun. Dia bisa merubah," tambahnya.
Menurut Arief, untuk memimpin di PLN atau Pertamina itu tidak ada saingannya.
"Kalau cuma di Pertamina atau PLN, maaf-maaf aja, untuk memimpin PLN dan Pertamina monyet aja bisa. Karena memimpin Pertamina dan PLN itu tidak ada saingannya," ujar Arief.
Arief Poyuono juga menyinggung soal penolakan serikat pekerja Pertamina terhadap masuknya Ahok menjadi bagian dari PT Pertamina.
Menurut Arief, serikat pekerja Pertamina tidak punya kepentingan apapun.
"Saya klAriefikasi ya, bahwa serikat pekerja Pertamina itu tidak punya kepentingan apapun atau Ahok masuk ke situ," kata Arief.
Arief menambahkan jika ketakutan itu lebih pada sikap temperamental Ahok.
"Yang mereka takutkan itu adalah lebih daripada temperamen seorang Ahok, karena Ahok itu kan terkenal temperamennya, saya rasa kalau nanti Ahok masuk di BUMN harus banyak bisa berubah karena bekerja di korporasi dengan bekerja di pemerintah itu sangat jauh berbeda," jelasnya.
Selain itu, Arief Poyuono juga menanggapi soal pendapat publik terkait dengan pelanggaran etika yang dilanggar Ahok, mulai dari mantan narapidana hingga kader PDI Perjuangan.
Menurut Arief, tidak ada pelanggaran etika yang dilakukan oleh Ahok.
"Kalau etika semua sih saya rasa gak ada yang dilanggar ya karena itu kan pandangan dalam masyarakat aja, sepanjang peraturan dan perundang-undangannya itu tidak ada yang dilanggar," ujarnya.
Terkait soal Ahok menjadi kader Partai PDI Perjuangan Arief Poyouno menuturkan jika hal itu tidak menjadi masalah.
"Enggak ada masalah, hanya pengurus. Karena saya orang BUMN juga dulunya," terang Arief.
Komentar Roy Suryo
Politisi Demokrat Roy Suryo turut berkomentar soal akan bergabungnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Roy Suryo menanggapi pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir yang mengatakan bahwa BUMN membutuhkan sosok pendobrak seperti Ahok.
Tanggapan tersebut disampaikan Roy Suryo saat menghadiri acara Dua Arah di Kompas TV, Senin (18/11/2019).
Menurut Roy Suryo jika tujuan Erick Thohir mencari pendobrak, maka tujuan tersebut sudah tercapai dengan bergabungnya Ahok ke BUMN.
"Sebenarnya tujuan dari Pak Erick sudah tercapai, seseorang yang bisa mendobrak. Ini masyarakat sudah terdobrak," tutur Roy Suryo dalam tayangan yang diunggah YouTube KompasTV.
Kemudian, saat disinggung terkait pendapat Roy Suryo soal kinerja Ahok, ia menyampaikan bahwa untuk bekerja di sektor corporate berbeda dengan saat Ahok memimpin DKI Jakarta.
"Banyak pakar yang sudah mengatakan, ya mungkin saja dia mengerti atau bisa secara pemerintahan daerah tapi soal bekerja di sektor corporate itu beda lagi," jelas Roy Suryo.
Roy Suryo menuturkan, seharusnya kalau mau mengangkat Ahok sekalian ditunjuk menjadi menteri atau wakil menteri.
"Kalau menurut saya, saya sebenarnya sayang. Sekalian kalau mau mengangkat, Ahok tu kemarin ditunjuk menjadi menteri atau wakil menteri itu mungkin lebih mendobrak lagi," kata Roy Suryo.
Roy Suryo juga mengkritisi soal status hukum Ahok sebagai mantan narapidana.
"Memang ini ada grey area, karena kan yang tidak boleh adalah mantan napi yang merugikan negara, memang beliau itu mantan napi, tapi memang kasusnya beda. Secara aturan tidak masalah, tetapi secara etika," ungkapnya.
Roy Suryo juga menyinggung status Ahok sebagai kader PDIP.
"Dan memang aturannya pun secara kader partai memang ada aturan dalam menteri BUMN, itu memang boleh, tapi sekarang kita lihat etikanya sekali lagi," terangnya.
Meskipun demikian, Roy Suryo menyayangkan keputusan Ahok yang memilih bergabung di BUMN.
Menurutnya, Ahok seharusnya konsen dan serius untuk membesarkan PDI Perjuangan.
"Saya menyayangkan, mendingan Ahok itu konsen, serius membesarkan PDI Perjuangan, dia jangan hanya jadi kader dong, dia kalau bisa jadi pengurus naik bisa Wakil Ketua Umun (Waketum) atau malah Ketua Umum (Ketum) Sekalian," terang Roy Suryo.
Komentar Staf Khusus Menteri BUMN
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sudah dipastikan akan menduduki posisi strategis di satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menteri BUMN Erick Thohir memastikan jika Ahok akan bergabung ke BUMN awal Desember 2019.
Namun, belum ada keterangan eksplisit dari Menteri BUMN terkait dengan posisi yang akan dijabat oleh Ahok.
Meskipun demikian, santer dikabarkan Ahok akan menempati posisi sebagai Komisaris Utama atau Direktur Utama (Dirut), PT Pertamina.
Kabar tersebut menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan.
Satu di antaranya adalah serikat pekerja PT Pertamina.
Serikat pekerja PT Pertamina menolak masuknya Ahok menjadi bagian dari PT Pertamina.
Penolakan tersebut disampaikan oleh Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPBB) Arie Gumilar yang memposting spanduk penolakan Ahok menjadi bos di Pertamina.
Terkait dengan penolakan tersebut, Staf Khusus BUMN Arya Sinulingga menduga penolakan serikat pekerja Pertamina terhadap Ahok kemungkinan dilandasi oleh dua hal.
Pertama, dengan masuknya Ahok mereka takut jika Ahok akan membersihkan birokrasi di dalam BUMN.
Arya menuturkan jika BUMN adalah badan usaha yang fokus kepada profesionalitas.
"Jadi kalau ada penolakan dari kawan-kawan BUMN di tempat tertentu di BUMN itu bisa dua nih yang kita lihat, pertama mereka takut terhadap masuknya Pak Ahok di dalam BUMN," terang Arya Sinulingga dalam tayangan yang diunggah YouTube KompasTV, Minggu (17/11/2019).
"Takut seperti yang terjadi di DKI dimana Pak Ahok melakukan pembersihan terhadap birokrasi," tambah Arya Sinulingga.
Kedua, penolakan Ahok bersifat politik.
"Kedua ini jangan-jangan politik, nah kalau politik ini lucu banget, kenapa sampai kawan-kawan di BUMN bermain-main politik," ujar Arya Sinulingga.
(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri)