Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan, 21 persen aparatur dana desa tidak mengikuti pendidikan formal, hanya lulusan SD dan SMP.
Direktur Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kemendagri Benny Irawan mengatakan, sisanya 60 persen lulusan SMA dan 19 persen sarjana.
"Lebih dari 60 persen hanya lulusan SMA, 19 persen sarjana," ujarnya dalam acara Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta, Selasa (19/11/2019).
Ia menyampaikan, saat ini ada 74.953 desa yang secara langsung pengelolaannya dibina oleh tiga kementerian yakni Kemendagri, Kemenkeu, dan Kemendes.
Baca: Kemendagri Keluarkan Kebijakan Terkait Kasus Desa Bermasalah di Konawe
Secara teknis, penyaluran dana desa mulai dari rekening kas umum negara ke daerah oleh Kemenkeu, kemudian di Kemendes bertanggung jawab dalam pembinaan penggunaan dana desa.
"Sementara, Kemendagri fokus dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan di desa. Tiga kementerian ini secara langsung koordinasi dan sinergitas pembinaan secara bersama," kata Benny.
Benny menambahkan, jumlah desa tersebut sangat luar biasa perbedaannya, mulai dari persoalan di internal desa itu sendiri.
Baca: Kemendagri Temukan Data Empat Desa Bermasalah di Konawe Dapat Aliran Dana Rp 9,3 Miliar
"Pembina pemerintahan desa itu kapasitas aparatur desanya bermacam-macam. Lebih dari 10 ribu desa tidak punya kantor desa dan kurang lebih 14 ribu desa belum menikmati aliran listrik," pungkasnya.