Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ramai diperbincangkan setelah digadang-gadang akan menempati jabatan tertentu di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Hal ini didasari dari adanya pertemuan antara Ahok dengan Menteri BUMN Erick Thohir pada Rabu (13/11/2019).
Seusai pertemuan, Ahok mengaku telah membicarakan soal perusahaan BUMN.
Sejumlah pihak telah membenarkan Ahok akan menduduki kursi petinggi satu perusahaan BUMN.
Baca: Blak-blakan, Fahri Hamzah Ungkap Dugaan Keinginan Jokowi Jadikan Ahok Bos BUMN: Jangan Diem-diem
Baca: Ahok Dikabarkan Jabat Bos BUMN, Iwan Fals Sebut BTP dengan Julukan Seperti Ini
Namun pro dan kontra muncul.
Ada yang mendukung Ahok di BUMN dan banyak punya yang menolak.
Umumnya yang menolak adalah pendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019 lalu.
Siapa saja mereka?
1. Andre Rosiade
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade menilai Ahok harus mengubah gaya kepemimpinannya.
Hal tersebut diungkapkan Andre Rosiade dalam video yang diunggah kanal YouTube KompasTV, Kamis (14/11/2019).
Menurut Andre Rosiade ada cara lain yang dapat dilakukan jika ingin menegur bawahan.
Andre Rosiade mengatakan, jika akhirnya Ahok tetap diangkat menjadi petinggi BUMN merupakan sepenuhnya hak Menteri BUMN, Erick Thohir.
Andre Rosiade menilai jika menjadi petinggi BUMN, Ahok harus merubah gaya kepemimpinannya.
Baca: Pro Kontra Jadi Bos BUMN, Berikut Prestasi dan Kontroversi Ahok
Ia mengingatkan Ahok adanya Undang Undang BUMN dan Perseroan Terbatas yang menjadi dasar seorang pemimpin BUMN.
"Kita tahu karakter Pak Ahok meledak-ledak, nah harapan saya kalaupun akhirnya tetap diangkat, karena ini hak sepenuhnya hak menteri BUMN yang tidak bisa kita diintervensi," jelas Andre Rosiade.
"Kita mengingatkan ada Undang Undang BUMN, ada Undang Undang Persero Terbatas sebagai dasar dari pimpinan atau pemimpin BUMN," tambahnya.
"Harapan kita Pak Ahok bisa membawa kebaikan, bukan bikin kisruh memimpin BUMN. Jadi jangan diulangi lagi karakter yang kurang baik, waktu memimpin DKI (Jakarta) dengan petantang-petenteng, memaki," ucap Andre Rosiade.
2. Said Didu
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengatakan jika Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan menjadi petinggi BUMN dapat dicoba di posisi komisaris.
Hal tersebut diungkapkan Said Didu dalam video yang diunggah di kanal YouTube Kompas TV, Minggu (17/11/2019).
Said Didu ingin melihat terlebih dahulu apakah ada perubahan karakter dari Ahok ketika menjabat sebagai komisaris.
"Dicoba dulu di komisaris. Apakah ada perubahan karakter di beliau," terang Said Didu.
Said Didu menuturkan seluruh masyarakat tahu karakter Ahok yang suka membentak dan merasa paling benar.
Baca: Tanggapi Ahok Akan Jadi Bos BUMN, Said Didu: Kita Coba Dulu di Komisaris
Menurut Said Didu dalam dunia bisnis mengenai memberikan dan mendapatkan, dibutuhkan kerja sama yang baik.
"Saya selama ini yang publik tahu, beliau suka membentak, merasa paling benar," kata Said Didu.
"Padahal dalam bisnis get and gift, memberikan dan mendapatkan. Itu harus kerja sama yang baik," imbuhnya.
Menjadi direktur berarti mewakili urusan perusahaan di dalam maupun di luar.
3. Novel Bamukmin
Walau bukan orang dalam lingkaran BUMN, tapi Novel Bamukmin menolak Ahok masuk ke BUMN.
Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) itu meminta pemerintah supaya tidak memaksakan Ahok menjabat sebagai direktur utama di perusahaan di bawah BUMN.
Menurut dia, sejumlah pihak sudah merasa keberatan terhadap wacana menempatkan Ahok memimpin salah satu BUMN.
"BUMN jelas milik negara untuk kesejahteraan rakyat sehingga kalau sudah rakyat menolak (pemerintah,-red) untuk segera menarik sikapnya untuk menjadikan Ahok sebagai pimpinan di BUMN," kata Novel, saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (17/11/2019).
Dia mengungkapkan, apabila pemerintah tetap mempercayakan kepada Ahok memimpin perusahaan BUMN, dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak.
"Karena, kalau dipaksakan sangat mengancam keutuhan bangsa dan anjloknya ekonomi bangsa," tambahnya.
Selain itu, Novel mengaku siap mempertemukan FSPPB dengan Persaudaraan Alumni 212 (PA 212).
Menurut dia, upaya mempertemukan FSPPB atau elemen lainnya di BUMN dengan PA 212 dilakukan untuk menolak Ahok masuk BUMN.
"ACTA sampai saat ini siap mengadvokasi para karyawan BUMN yang menolak Ahok, serta siap memediasi dengan para tokoh alumni 212 untuk siap mendukung langkah penolakan Ahok," kata Novel saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (17/11/2019).
Dia menilai wacana penunjukan mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuai kontroversi.
"Dari awal ketika Ahok datang memenuhi panggilan Erick Thohir (Menteri BUMN, red) yang kemungkinan Ahok dijadikan salah satu pimpinan di BUMN, ada indikasi menjadi pimpinan Pertamina, langsung saya angkat bicara pasti akan menuai kecaman dan akan terjadi kegaduhan," katanya.
Berstatus sebagai mantan narapidana dan memiliki perilaku buruk, menurutnya Ahok tidak layak menempati posisi sebagai pimpinan di BUMN, khususnya di Pertamina.
"Tidak boleh dipimpin oleh orang sembarangan, apalagi Ahok dengan perangai buruk bisa menggangu etos kerja dan masih banyak kasus yang diduga terlibat korupsi di berbagai bidang. Nah, ini yang menjadi ganjalan berat untuk Ahok memimpin di BUMN," tambahnya.
4. Rizal Ramli
Meski banyak yang mendukung Ahok di BUMN, namun tak sedikit juga pihak yang meragukan Ahok.
Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menganggap terpilihnya Ahok hanya akan menambah kontroversi dan masalah baru.
Ia menilai Ahok merupakan orang yang bermasalah.
"Masalah Indonesia ini sudah banyak. Ahok orang bermasalah yang hanya akan menimbulkan kontroversi yang tidak perlu," ujar Rizal yang dikutip dari Tribunnews.com (18/11/2019).
Rizal mengaku keberatan karena ia menilai Ahok memiliki rekam jejak yang mencoreng namanya.
Tak lain kasus yang dimaksud adalah dugaan kasus korupsi pembelian lahan untuk Rumah Sakit Sumber Waras.
5. Serikat Pekerja Pertamina
Pencalonan Ahok sebagai satu di antara pemimipin BUMN mendapat penolakan keras dari Serikat Pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).
Dikutip dari Tribunnews.com, melalui Arie Gumelar selaku Presiden FSPPB membenarkan adanya penolakan Ahok dengan membentangkan spanduk.
Mereka menolak Ahok untuk menjadi pemimpin di Pertamina.
Dalam spanduk tersebut tertulis beberapa penolakan.
"Pertamina tetap wajib utuh, tolak siapapun yang suka bikin rusuh!
Memilih figur tukang gaduh, bersiaplah Pertamina segera runtuh!
Kemudian berkali-kali ganti direksi kami tak peduli, tapi kedatangan biang kekacauan jadi musuh kami!
Pertamina menjulang, rakyat senang, pemberang datang, kita perang!
Pertamina bukan sarang koruptor, bukan juga tempat orang tak terpuji dan mulut kotor!"
Itulah serangkaian penolakan yang tertera didalam spanduk yang dibentangkan oleh Serikat Pekerja Pertamina.
(Tribunnews.com/Sri Juliati/Glery Lazuardi/Indah Aprilin Cahyani) (Kompas.com/Kiki Safitri)