Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berkomentar soal kabar mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok, yang disebut akan menjadi petinggi salah satu perusahaan BUMN.
Menurut Fahri, pemerintah harus menjelaskan kepada masyarakat soal alasan pengangkatan Ahok.
"Dia (pemerintah) harus menjelaskan apa yang akan dia lakukan, ini jangan seperti akan ada agenda yang tersembunyi untuk memasukkan saudara Basuki," ujarnya, dilansir dari kanal Youtube KompasTV, Rabu (20/11/2019).
Fahri menjelaskan mengenai agenda tersembunyi terkait rencana masuknya Ahok ke BUMN.
Yang menjadi pertanyaan bolehkah Ahok yang sebelumnya mantan narapidana mecalonkan diri sebagai petinggi BUMN?
Baca: Fahri Hamzah Analisa Dampak Prabowo Jadi Menhan: Harus Diakui Keputusan Jokowi Misterius
Menurut Pasal 27 UUD 1945, disebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya serta wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
Fahri beranggapan semua orang juga memiliki hak seperti Ahok untuk menduduki posisi penting di negara ini.
Wakil Ketua DPR ini juga mengatakan untuk soal kemampuan, ia termasuk yang menganggap BUMN memerlukan Ahok.
"Kalau soal talenta, saya termasuk yang menganggap BUMN itu memerlukan Saudara Ahok. Karena ada beberapa institusi di BUMN itu yang memerlukan orang keras memerlukan orang tegas" ucap Fahri.
Ia mempertanyakan ketika mengisi posisi jabatan tertinggi apalagi di lembaga yang diasumsikan oleh publik sebagai institusi pelayanan publik mestinya pemerintah harus menjelaskan.
Fahri juga menegaskan apa yang terjadi oleh Ahok tentu boleh terjadi kepada seluruh orang di Indonesia.
Baca: Reaksi Fahri Hamzah ketika Cuitannya yang Minta Ampun saat Kritik Jokowi Dibahas Najwa Shihab
"Apa yang terjadi dengan saudara Basuki haruslah boleh terjadi pada seluruh orang di seluruh Indonesia ini di setiap jengkal tanah Indonesia ini," tegasnya.
Lebih jauh Fahri Hamzah mengatakan akan mendukung rencana pemerintah ini jika undang-undang memperbolehkan.
"Kalau semua itu clear, undang-undang membolehkan dia kenapa tidak, kenapa kita mesti menghalang-halangi orang yang punya hak secara undang-undang untuk melakukannya," ujar Fahri.
Lanjutnya, di beberapa institusi BUMN memang membutuhkan seseorang yang kritis dalam berpikir dan tegas dalam bersikap seperti Ahok.
Sebelumnya, Ahok mendatangi kantor Kementerian BUMN untuk bertemu Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (13/11/2019).
Pertemuan selama 1,5 jam tersebut Erick dan Ahok membicarakan soal perusahaan BUMN.
"Intinya banyak bicara soal BUMN, saya mau dilibatkan di salah satu BUMN, itu saja," ujar Basuki Tjahaja Purnama sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Kamis (14/11/2019).
(Tribunnews.com/Indah Aprilin Cahyani)