Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Politisi PDI Perjuangan Putra Nababan melihat penunjukkan 7 staf khusus presiden dari kalangan milenial berkaitan dengan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin.
Putra Nababan menyampaikan tanggapannya dalam acara Sapa Indonesia Pagi yang kemudian diunggah oleh YouTube KompasTV, Minggu (24/11/2019).
Putra Nababan mengungkapkan bahwa program utama Pemerintahan Jokowi bukan mengenai infrastruktur melainkan soal pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
"Program nomor satu itu adalah bukan infrastruktur, program pertama itu adalah pengembangan SDM," tutur Putra Nababan.
Baca: Jadi Staf Khusus Disebut Pemanis, Angkie Yudistia Beri Balasan Telak Tandai 5 Kata: Kami Berusaha !
Baca: Fakta Paundrakarna, Artis Berstatus Pangeran yang Potensi Dampingi Gibran Bila Maju Pilkada Solo
Pengembangan SDM difokuskan untuk menghadapi bonus demografi yang terjadi sebentar lagi dan harus diantisipasi.
Putra Nababan mengaku bahwa dirinya pernah beberapa kali bertemu di lapangan dengan nama-nama yang ditunjuk sebagai staf khusus presiden.
Ada komunikasi yang terjalin antara Putra Nababan dengan mereka melalui diskusi.
Sehingga Putra Nababan menilai bahwa 7 staf khusus presiden punya pemikiran-pemikiran yang memang seperti target Presiden Jokowi yakni 'out of the box,"
"Dalam konteks ini kita perlu melihat kaum milenial, nah kalau kita lihat nama-nama yang disampaikan oleh presiden itu adalah nama-nama yang sebagian saya pun beberapa kali ketemu di lapangan setelah saya pensiun menjadi pemimpin redaksi karena saya bikin starter digital juga," jelas Putra Nababan.
"Kita berkomunikasi dan mereka punya pemikiran-pemikiran yang memang seperti target presiden 'out of the box," ungkap Putra Nababan.
Soal tidak adanya pembidangan staf khusus presiden, menurut Putra Nababan hal tersebut sudah konsisten dengan target presiden.
Diketahui, pada periode ssebelumnya atau periode Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selalu ada pembidangan bagi staf khusus presiden.
"Bahwa kemudian presiden tidak membuat staf khusus ini pembidangan seperti periode sebelumnya atau periode Pak SBY itu adalah konsisten dengan target presiden," terang Putra Nababan.
Staf khusus akan bertanggungjawab kepada presiden.
Presiden akan mendapat input dari staf khusus yang sifatnya out of the box dan hal-hal yang inovatif.
Ketua DPP PKS Nilai Pengangkatan Staf Khusus Presiden Bagian dari Politik Simbol Jokowi
Ketua DPP Partai PKS, Pipin Sopian memberikan komentarnya terkait dengan pengangkatan 7 staf khusus presiden dari kalangan milenial.
Pipin Sopian menyampaikan tanggapannya dalam acara Sapa Indonesia Malam yang kemudian diunggah oleh kanal YouTube KompasTV, Sabtu (23/11/2019).
Pipin Sopian mengungkapkan jika pengumuman staf khusus presiden merupakan budaya baru di Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca: Ucapannya Terbukti Saat Ahok Jadi Gubernur, Gus Dur Juga Ramal Nasib Masa Depan BTP, Terjadi Lagi?
Baca: Jokowi Dijadwalkan Hadiri ASEAN-RoK CEO Summit Hingga Pertemuan Bilateral dengan Presiden Korsel
"Yang pertama ini budaya yang baru ya di Pemerintahan Jokowi, Staf khusus dikenalkan langsung oleh Pak Jokowi, biasanya hanya para menteri kemudian para pejabat-pejabat negara lain tapi ini staf khusus," kata Pipin Sopian.
Pipin Sopian justru menilai pengangkatan tujuh staf khusus presiden merupakan politik simbol yang diperlihatkan oleh Jokowi.
"Saya kira ini bagian dari politik gimik atau politik simbol yang di perlihatkan oleh Pak Jokowi ya," terang Pipin Sopian.
Pipin Sopian kemudian mengaitkan pengangkatan staf khusus presiden dengan proyek SMK.
"Yang saya rasa sebagai awalan yang beliau sampaikan, saya kira nanti hampir sama dulu kaya proyek SMK, ini juga bagian dari politik yang ingin memperlihatkan bahwa milenial diberikan kesempatan," ungkap Pipin.
Namun demikian, pihaknya mengapresiasi pengangkatan staf khusus presiden karena memberikan kesempatan bagi anak muda.
"Bagi saya secara pribadi dari generasi PKS Muda tentu mengapresiasi ini jadi anak muda diberikan kesempatan," ujar Pipin.
Tetapi Pipin Sopian khawatir bahwa staf khusus presiden tersebut tidak diberikan ruang yang signifikan dalam pemerintahan.
"Tetapi kami khawatir bahwa ini yang tadi kami sampaikan sebagai politik simbol 'ini ada ni anak muda di pemerintahan', tetapi tidak diberikan ruang yang signifikan di dalam pemerintahan itu," terangnya.
"Ketika politik simbol hanya memperlihatkan milenial kepada publik terus nanti kemudian ke depan proposalnya tidak dibaca atau dieksekusi," tambahnya.
Menurutnya, pemerintah saat ini memiliki tantangan yang terlihat yakni kabinet yang dinilai semakin gemuk.
"Tantangan pemerintahan saat ini yang paling ketara disebutnya dengan tambun, jadi terlalu gemuk, di situ ada KSP, ada Mensesneg, Ada dewan pertimbangan presiden, kemudian ada staf khusus dan yang lain," ungkap Pipin Sopian.
"Tantangannya apakah benar ini bisa menyelesaikan persoalan," tambahnya.
Pipin Sopian kemudian menyinggung soal Staf Khusus Presiden Putri Tanjung yang merupakan anak konglomerat Chairul Tanjung.
"Wajar saja kalau kami melihat bahwa politik gimik, politik simbol atau disebut juga ini akomodatif, kita melihat memang ada di situ anaknya orang terpandang di negara ini diberikan kesempatan," ungkapnya.
Menurutnya, hal tersebut boleh saja namun ia berharap agar negara tidak melahirkan defisit demokrasi.
"Sah-sah saja tetapi kita harus melihat jangan sampai di negara ini lahir defisit demokrasi di saat begitu besar negara mengeluarkan dana untuk pemilu tetapi kemudian tidak memberikan dampak yang luar biasa bai masyarakat," terangnya.
(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri)