Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Riset dan Teknologi dan Kepala Badan Riaet dan Inovasi Nasional (Menristek dan Kepala BRIN) Bambang Brodjonegoro mengatakan Observatorium Nasional di Timau, Nusa Tenggara Timur, ditargetkan selesai tahun depan atau tahun 2021.
Hal itu diungkapkan Bambang Brodjonegoro ketika memaparkan terkait capaian program Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) pada 2019 saat Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara I DPR Jakarta, Selasa (26/11/2019).
"Saat ini LAPAN sedang membangun observatorium Nasional yang baru. Yang rencananya selesai kalau tidak tahun depan atau tahun 2021 paling lambat. Lokasinya di Nusa Tenggara Timur," kata Bambang.
Baca: Menristek Sebut Anggaran Riset di Indonesia Menyedihkan, Selain Kecil Juga Didominasi Pemerintah
Bambanh menjelaskan, observatorium nasional itu dibangun karena observatorium Boscha di Bandung, Jawa Barat sudah tidak efektif dan optimal karena terkena polusi cahaya.
Hal itu terjadi karena di daerah sekitarnya banyak rumah dan kegiatan.
"Karena itu pindahnya ke NTT yang sekitarnya tidak ada perkotaan atau tidak ada kegiatan yang siginifikan. Itu sudah dipagukan Rp 144 miliar yang sebagian besarnya sudah terpakai," kata Bambang Brodjonegoro.
Baca: Pentingnya Sosialisasi Tupoksi MKD Kepada Aparat Penegak Hukum
Observatorium tersebut diklaim sebagai yang terbesar se-Asia Tenggara.
Sebelumnya, ia juga memaparkan terkait anggaran LAPAN tahun 2019 yang mengalami kenaikan dari anggaran awalnya Rp 792 miliar menjadi Rp 840 miliar karena termasuk untuk pengembangan pesawat N219.
Anggaran riset di Indonesia menyedihkan
Menteri Riset, Teknologi dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (Menristek dan Kepala BRIN) Bambang Brodjonegoro mengaku miris dengan anggaran riset di Indonesia.
Menurutnya jika dibandingkan dengan Produk Domestic Bruto (PDB), anggaran riset di Indonesia relatif kecil.
Lebih menyedihkan lagi, menurutnya anggaran riset yang relatif kecil tersebut didominasi pemerintah.
Baca: Laos vs Singapura Imbang, Timnas Indonesia U-23 Kokoh di Posisi Dua Klasemen Grup B SEA Games 2019
"Tapi sebenarnya gambaran yang lebih menyedihkan adalah dari anggaran yang kecil itu, dominasinya oleh pemerintah. Jadi seolah ada kesan penelitian and pengembangan (R and D) ini hanya dijalankan pemerintah, karena pemerintah sangat mendominasi pengeluaran untuk R and D," kata Bambang Brodjonegoro saat Rapat Kerja di Gedung Nusantara I DPR RI Jakarta pada Selasa (26/11/2019).
Anggaran riset Indonesia juga relatif kecil jika dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN.
"Peran swasta dan yang lain sangat kecil. Padahal kalau kita melihat negara tetangga, Thailand dan Malaysia misalkan, tanpa menyebut Singapura. Itu peran swasta lebih dominan daripada peran pemerintah dalam research and development termasuk inovasi," kata Bambang.
Baca: Mulan Jameela Mengaku Sempat Deg-degan Sebelum Dengar Paparan Bambang Brodjonegoro dalam Rapat DPR
Selain itu ia mengatakan, BRIN juga bertugas untuk menjadi fasilitator dalam mengajak swasta, BUMN, dan masyarakat secara umum untuk dapat terlibat di kegiatan riset dan inovasi.
Menurutnya, pihak swasta tidak akan dilibatkan lewat mekanisme amal (charity) atau Corporate Social and Responsibility melainkan dilibatkan untuk keperluan bisnis.
Penelitian dan pengembangan itu menurutnya perlu dilakukan oleh pihak swasta agar produk mereka kompetitif.
Baca: Polri Pastikan Tetap Berikan Bantuan Hukum Terhadap Suporter Indonesia Yang Masih Ditahan Malaysia
Selain itu, menurutnya penelitian dan pengembangan tersebut tidak perlu dikerjakan sendiri, tapi bisa dilakukan bersama dengan lembaga penelitian yang ada di bawah BRIN nantinya.
"Ini juga menjadi target kami lima tahun ke depan untuk mengajak swasta lebih terlibat. Apalagi sudah ada insentif melalui PP 45 yaitu super tax deduction 300 persen untuk perusahaan yang mau melakukan R and D," kata Bambang Brodjonegoro.
Struktur Organisasi Badan Riset dan Inovasi Nasional Masih Dibicarakan
Menteri Riset, Teknologi, sekaligus Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (Menristek dan Kepala BRIN) Bambang Brodjonegoro mengatakan struktur organisasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) belum selesai.
Bambang Brodjonegoro mengatakan saat ini dirinya masih menegosiasikan struktur organisasi BRIN dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Ia pun berharap pada Januari 2020 struktur organisasi BRIN sudah selesai dan bisa diterapkan.
Baca: Menristek: Start Up Lokal Dapat Mengurangi Ketergantungan Terhadap Produk Asing
"Ibu dan Bapak Komisi VII, kami harapkan nanti kalau kita ketemu lagi Januari, kita ketemu dengan organisasi yang sudah lebih mapan dan jelas bentuknya. Karena kami masih negosiasi dengan Kemenpan RB mengenai detail dari atruktur organisasinya," kata Bambang Brodjonegoro saat Rapat Kerja dengan KomisI VII DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa (26/11/2019).
Meskipun struktur organisasi BRIN belum rampung, tetapi ia memastikan bila badan baru tersebut akan diisi beberapa deputi.
Baca: Bambang Brodjonegoro Cerita Pengalaman Dirinya Tiga Kali Jabat Menteri Berbeda di Hadapan Mahasiswa
"Ada Deputi yang terkait dengan kebijakan misalkan Deputi Risbang, Deputi Inovasi. Tapi nanti ada juga Deputi yang terkait dengan bidang. Jadi ada Deputi yang menangani penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan, misalkan di bidang kesehatan, pangan, dan obat. Nanti misalkan ada Deputi Litbangjirap untuk pertahanan, kemanan, ICT, ketahanan bencana dan sebagainya," kata Bambang.
Baca: Tanggapan Bambang Brodjonegoro Soal Rusuh di Calon Ibu Kota Indonesia
Ia menjelaskan, organisasi di BRIN akan dibuat gaya sistem manajemen matrix antara kebijakan dan bidang.
"Kira-kira nanti kami akan buat organisasinya seperti matrix kalau Bapak Ibu familiar dengan management style system matrix antara kebijakan dan bidang," kata Bambang.