Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menyinggung soal gaji fantastis seorang Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) dalam rapat kerja bersama Kementerian Perhubungan yang turut dihadiri perwakilan dari PT Pertamina.
Saat ini santer terdengar bila jabatan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) yang kini dijabat Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok, mencapai Rp 3,2 miliar.
Ridwan Bae mengatakan dalam rapat tersebut bila di media sosial ramai membicarakan soal gaji Komisaris Utama PT Pertamina.
Baca: Jadi Komisaris Utama Pertamina, Ahok Tercatat Tak Punya Kendaraan & Ini Makanan Sederhana Favoritnya
"Gaji komisaris utama Rp 3,2 miliar, gaji Presiden saja cuma Rp 62 juta sama tunjangan," kata Ridwan Bae di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2019).
Menurut Ridwan, hal itu disinggung lantaran harga tiket yang melonjak akibat aviation turbine (Avtur) atau bahan bakar penerbangan yang dirancang untuk pesawat terbang bermesin turbin gas.
"Ini butuh penjelasan terperinci, angka Rp 3,2 miliar dikaitkan harga tiket terkait mahalnya avtur?" tanya Ridwan.
Baca: Jadi Komut Pertamina, Ahok Ungkap Tak Tahu Soal Mafia Migas: Saya Nggak Tahu, Saya Bukan Godfather
Direktur Pemasaran Korporat Pertamina Basuki Trikora Putra mengatakan gaji dan kompensasi komisaris dan dewan direksi yang mencapai Rp 3,2 miliar per bulan tidak benar atau hoaks.
"Gaji Rp 3,2 miliar angka itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu hoaks, jangan dipercaya," kata Basuki.
Baca: Jokowi Tugaskan Ahok Tekan Impor Migas
Basuki mengatakan tidak tahu dari mana perhitungan hingga menghasilkan angka Rp 3,2 miliar per bulan tersebut.
"Kita juga tidak tahu darimana angka bisa sebesar itu. Mudah-mudahan masyarakat bisa memahami," ujarnya.
Ahok sambangi kantor Erick Thohir
Hari Senin (25/11/2019) ini, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok tiba di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta Pusat.
Pantauan, sekitar pukul 09.30 WIB, Ahok yang tampak mengenakan kemeja lengan panjang motif batik coklat tiba di lobby gedung BUMN.
Ia tampak menebar senyum ke sejumlah awak media yang telah menunggu. Kehadiran Ahok di gedung BUMN untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (persero).
RUPS digelar dalam rangka pengangkatan Ahok sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero).
"(Surat keputusan,red) Hari ini. Jadi saya diminta datang untuk terima SK. Jadi selanjutnya saya enggak tau kan, belum ketemu," ucap Ahok.
Mantan gubernur DKI Jakarta ini pun mengaku belum kapan dirinya siap bekerja untuk perusahan berlambang kuda laut tersebut.
"Saya enggak tau, kan harus ngomong sama sekretaris komisaris ada. Kantor juga beda. Di perwira itu kan perwira 2," jelas Ahok.
Selain itu, Budi Gunadi Sadikin juga akan diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
Budi Sadikin saat ini juga menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN.
Akan dilakukan juga pengangkatan dewan direksi baru, yaitu Direktur Utama Telkomsel Emma Sri Martini yang diangkat menjadi Direktur Keuangan Pertamina.
Ahok harus ubah cara komunikasi
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade angkat bicara terkait penunjukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok jadi Komisaris Utama Pertamina oleh Kementerian BUMN.
Ia meminta Menteri BUMN Erick Tohir mengingatkan Ahok untuk menjaga sikap dan komunikasinya.
"Saya hanya mengingatkan beberapa hal kepada pak Erick. Sebelum dilantik Senin atau Selasa, tolong pak Ahok diajak kembali bicara, ingatkan pak Ahok agar mengubah cara berkomunikasi yang bersangkutan," ujar Andre Rosiade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).
Baca: BERLANGSUNG Live Streaming TV Online Indonesia vs Malaysia Siaran Langsung di Menoreh TV
Menteri BUMN menurut Andre harus mengingatkan Ahok agar tidak petantang petenteng dan berbicara kasar seperti yang dilakukannya sewaktu menjadi Gubernur DKI.
Andre Rosiade mengatakan Komisi VI sebagai mitra kerja Kementerian BUMN dan seluruh BUMN, akan terus memantau kinerja Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina.
Baca: Respons Sekjen PDIP Soal Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina: Tidak Harus Mundur Dari Partai
Apabila kemudian kinerja Pertamina malah jelek dan manajemennya amburadul, maka Komisi VI DPR tidak segan-segan merekomendasikan agar Ahok dipecat.
"Kami dari DPR hanya bisa menonton pengangkatan ini tapi mengingatkan kalau yang bersangkutan bukan membawa kebaikan tapi kekisruhan dan kinerjanya tidak baik alias amburadul. Tentu kami akan merekomendasikan kepada pak Erick Tohir agar yang bersangkutan dipecat," katanya.
Sebelumnya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok akan menjadi komisaris utama PT Pertamina (Persero).
Baca: Erick Thohir Bakal Ajak Sandiaga Uno Pimpin Perusahaan BUMN?
"Insya Allah sudah putus dari beliau, pak Basuki (Ahok) akan jadi komisaris utama Pertamina," ujar Erick Thohir di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).
Menurutnya, posisi Ahok nantinya akan didampingi Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin sebagai wakil komisaris Pertamina.
Sementara posisi direktur keuangan Pertamina, kata Erick, akan diisi Ema Sri Martini yang saat ini masih duduk sebagai Direktur Utama PT Telkomsel.
"Sedangkan Pahala Mansury (sekarang direktur keuangan Pertamina) akan menjadi direktur utama BTN dan komisaris utama Pak Chandra Hamzah," ucap Erick.