Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menjelaskan alasan pihak Kementerian BUMN menunjuk Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina.
Alasan tersebut dijelaskan dalam acara Indonesia Lawyers Club yang videonya diunggah di kanal YouTube 'Indonesia Lawyers Club, Selasa (26/11/2019).
Arya Sinulingga menyebutkan Ahok bukanlah sosok yang mempunyai latar belakang minyak dan gas.
Sehingga Ahok merupakan orang yang baru di bisnis sektor tersebut.
Kemudian Arya Sinulingga mengatakan apabila Ahok merupakan tokoh baru dalam bisnis energi maka ia tidak mempunyai jaringan di bidang bisnis migas.
Hal tersebut akan memperkecil kemungkinan adanya intervensi dalam bisnis sektor minyak dan gas.
Arya Sinulingga menjelaskan dengan dipilihnya Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina akan menjadi pendobrak.
Karena pihak Kementerian BUMN mengetahui Pertamina membutuhkan sosok seperti Ahok.
"Kenapa kita pilih pak Ahok. Pak Ahok ini di bisnis migas ini bukan orang migas. Sehingga orang yang benar-benar baru di bisnis migas. Dia tidak punya jaringan di bisnis migas," terang Arya Sinulingga.
"Karena kami tahu Pertamina butuh orang sebagai pendobrak. Kalau orang yang sudah tahu jaringan bisnis migas, maka kemungkinan untuk intervensi akan sangat besar. Makannya kami pilih pak Ahok," tambahnya.
Arya Sinulingga juga menjelaskan menjadi komisaris di Pertamina mempunyai peraturan dan kewenangan yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan BUMN yang lain.
Menurut penjelasan Arya Sinulingga, kewenangan komisaris di Pertamina lebih luas daripada komisaris yang lain.
"Kemudian kami juga melihat agak berbeda memang peraturan untuk kewenangan komisaris di BUMN khususnya di Pertamina dibanding perusahaan yang lain," jelas Arya Sinulingga.
"Kewenangannya lebih besar daripada komisaris lainnya," imbuhnya.
Menteri BUMN, Erick Thohir pernah mengatakan akan memaksimalkan kinerja semua komisaris perusahaan negara.
Hal tersebut dikarenakan selama ini hanya para jajaran direksi yang dipanggil oleh Kementerian BUMN.
Arya Sinulingga juga mengatakan kewenangan komisaris dapat diubah sesuai keinginan dari seseorang atau kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan di BUMN.
Sehingga Erick Thohir dapat memperbesar kewenangan Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina.
"Apalagi sekarang ada kebijakan kami di Kementerian BUMN pak Erick jelas mengatakan seperti itu, yaitu komisaris akan dimanfaatkan semaksimal mungkin," tutur Arya Sinulingga.
"Selama ini para direktur hanya yang dipanggil ke Kementerian BUMN. Pak Erick mengatakan komisaris akan punya peran yang besar."
"Disamping itu kewenangan dari komisaris bisa diubah dalam anggaran dasar rumah tangga perusahaan sesuai dari keinginan stakeholder."
"Artinya kalau pak Erick mewakili negara memperbesar kewenangan pak Ahok itu memungkinkan untuk merubah di Pertamina."
Sebelumnya, Menteri BUMN, Erick Thohir telah mengumumkan Ahok akan menjabat sebagai Komisaris Utama di Pertamina, pada Jumat (22/11/219).
Ahok didampingi oleh Wakil Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin yang menjadi Wakil Komisaris Utama Pertamina.
Kemudian Ahok telah menerima Surat Keputusan (SK) penunjukan dirinya sebagai Komisaris Utama Pertamina di kantor Kementerian BUMN, Senin (25/11/2019).
Nantinya, Ahok akan melakukan pengawasan secara internal Pertamina.
Ahok menjelaskan menjadi Komisaris Utama di Pertamina akan membantu dan mengawasi kerja Direktur Utama dan tim.
(Tribunnews.com/Febia Rosada Fitrianum)