Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik keputusan Menteri BUMN Erick Thohir yang menunjuk Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina.
Fadli menilai Ahok merupakan sosok yang masih bermasalah.
"Kalau kepada saudara Ahok, saya tidak ada masalah pribadi tetapi dia orang yang bermasalah, orang yang menimbulkan kegaduhan beberapa waktu lalu," ujar Fadli kepada wartawan, Selasa (26/11/2019), seperti yang ditayangkan Kompas TV.
Fadli juga menyampaikan, Ahok masih memiliki kaitan dengan kasus dugaan korupsi dalam pembelian lahan untuk RS Sumber Waras.
"(Ahok) masih ada PR terkait Sumber Waras dan lain-lain," lanjutnya.
Menurutnya, penunjukan Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina juga menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat.
Fadli mengaku tidak sedikit masyarakat yang menyampaikannya melalui dirinya.
Ia mengatakan, BUMN sudah semestinya diisi dengan orang-orang terbaik untuk perbaikan BUM ke depannya.
Fadli menyebutkan, semestinya Menteri BUMN mencari orang terbaik untuk memperbaiki BUMN di Indonesia.
"BUMN kita kan seharusnya menjadi BUMN yg profitable."
"Banyak kok state on enteprise BUMN di negara-negara lain yang bagus dan efisien, hanya di kita rugi-rugi terus," ujar Fadli.
Sementara itu, Fadli mendukung rencana penunjukan Ignasius Jonan maupun Rudiantara untuk menjabat di BUMN.
Menurutnya, kedua tokoh tersebut merupakan orang-orang profesional yang layak menjabat di BUMN.
"Kalau seperti Pak Jonan atau Pak Rudiantara itu wajar mereka orang-orang professional," kata Fadli.
Staf Khusus Menteri BUMN Tanggapi Kabar Penunjukan Susi Pudjiastuti dan Ignasius Jonan di BUMN
Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga menanggapi kabar terkait pengangkatan mantan Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti dan mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan di BUMN.
Saat ditanya soal kebenaran kabar yang beredar belakangan ini, Arya Sinulingga justru menanyakan darimana asal informasi tersebut.
"Informasi darimana, ya?" Tanya Arya saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa (26/11/2019).
Arya belum dapat memastikan apakah nama-nama tersebut akan resmi masuk ke BUMN.
Ia meminta masyarakat untuk menunggu hasilnya terlebih dahulu.
"Nanti lihat saja lah bagaimana hasilnya, apakah nama-nama mereka akan ada atau tidak," kata Arya.
Arya menjelaskan, Kementerian BUMN akan melaksanakan evaluasi pada seluruh BUMN secara bertahap.
Untuk saat ini, baru sebagian BUMN yang telah dievaluasi oleh Kementerian BUMN.
"Memang kan belum semua BUMN kita evaluasi, kan ini bertahap evaluasinya," jelasnya.
Arya menyebutkan, untuk tahap pertama, Kementerian BUMN mengevaluasi lima BUMN.
Diketahui, kelima BUMN tersebut di antaranya yaitu Pertamina, PLN, Inalum, Mandiri, dan BTN.
"Belum semua BUMN kami evaluasi, kan ini bertahap evaluasinya."
"Tahap pertama, lima BUMN dulu baru berikutnya akan dilakukan tahap semua BUMN," ungkap Arya.
Sementara itu, dilansir Kompas TV, Arya menyampaikan saat ini Kementerian BUMN tengah berupaya mencari komisaris yang memiliki karakter kepemimpinan yang kuat.
Untuk mengoptimalkan peran komisaris di BUMN, Arya menyebutkan, kementeriannya juga akan mencari dari kalangan mantan wakil menteri maupun mantan menteri.
"Kami tuh sampai mencari mungkin mantan wakil menteri, mantan menteri, kita cari orang-orang yang sangat kuat leadership-nya," tutur Arya dalam wawancara yang ditayangkan Kompas TV.
Rudiantara Dinilai Cocok Jadi Dirut PLN
Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga, menilai mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara cocok menjabat sebagai Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.
Arya menilai, Rudiantara telah berpengalaman dalam memimpin perusahaan besar.
"Kita kan tahu Pak Rudiantara sebelum jadi menteri kan dari swasta juga dan dia punya pengalaman memimpin perusahaan telekomunikasi. Jadi pengalaman beliau di perusahaan tersebut jadi acuan kami ketika mengambil orang-orang yang akan memimpin BUMN," ungkap Arya seperti dilansir Kompas TV.
Selain itu, Rudiantara memahami kebijakan-kebijakan yang berakitan dengan kebijakan publik.
"Dia (Rudiantara) sudah memimpin kementerian sehingga dia mengerti kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan publik dan menyangkut masyarakat luas," jelasnya.
Menurut Arya, hal tersebut menjadi pertimbangan yang cukup matang untuk menjadikan Rudiantara sebagai direktur utama di perusahaan sekelas PLN.
Namun, Arya menuturkan hingga saat ini Kementerian BUMN masih menunggu kepastian berdasarkan surat resmi dari istana mengenai pengangkatan Rudiantara.
"Suratnya belum kami lihat karena surat itu pasti sampainya ke Pak Erick," jelas Arya.
Arya menyebutkan, saat ini Menteri BUMN Erick Thohir masih berada di Korea.
Erick dijadwalkan akan pulang ke Indonesia pada Jumat (29/11/2019) mendatang.
"Pak Erick masih di luar negeri jadi kami menunggu Pak Erick pulang dari Korea," ujar Arya.
(Tribunnews.com/Widyadewi Metta)