TRIBUNNEWS.COM - Pengamat Politik, Hendri Satrio mengatakan penunjukan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok menjadi pimpinan BUMN sebagai pengalihan isu perekonomian.
Hal tersebut disampaikan dalam acara Indonesia Lawyers Club yang videonya diunggah di kanal YouTube 'Indonesia Lawyers Club', Selasa (26/11/2019).
Hendri Satrio memikirkan ada yang janggal dari awal muncul wacana Ahok akan menjadi petinggi BUMN.
Menurutnya wacana tersebut hanyalah pengalihan isu atau cek ombak ke masyarakat luas ketika nama Ahok dimunculkan kembali.
Hendri Satrio menyampaikan Kementerian BUMN dapat dengan mudah memanggil Ahok tanpa harus mengumumkan kepada publik mengenai hal ini.
"Jadi pada saat pertama kali muncul isu Ahok di permukaan, yang kemudian tiba-tiba dimunculkan oleh Kementerian BUMN.
Pertama kali yang ada dipikiran saya, "Ini ada apa sih?"," jelas Hendri Satrio.
"Apa cuma pengalihan isu atau hanya tasting the water saja."
"Kan sebetulnya bisa Kementerian BUMN panggil Ahok kemudian gausah pengumuman ke publik. Tapikan ini diumumkan."
Sehingga menimbulkan pemikiran Hendri Satrio memunculkan kembali nama Ahok seperti ingin mengetahui persepsi dan penerimaan publik.
Hal tersebut dikarenakan Ahok telah menyelesaikan masa hukumannya terkait permasalahan penistaan agama beberapa waktu lalu.
"Memang seolah-olah mau tahu ini persepsi publik atau penerimaan publik terhadap Basuki Tjahaja Purnama atau pak Ahok gimana saat ini.
Apakah baik-baik saja setelah pak Ahok menjalani hukumannya di Mako Brimob," tutur Hendri Satrio.
Hendri Satrio mengatakan isu yang sedang dialihkan oleh pihak pemerintah yaitu mengenai ancaman resesi yang akan dihadapi oleh Indonesia pada tahun 2020 mendatang.
Hingga masalah tersebut tidak dibahas oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
Hendri Satrio juga mengatakan apabila memang sedang dilakukan pengalihan isu, maka dikatakan sukses karena tidak ada yang membahas mengenai hal tersebut.
"Kemudian isu apa yang dicoba untuk dialihkan jika memang ada pengalihan isu. Apakah isu tentang ancaman resesi tahun 2020.
Yang sampai hari ini nampaknya sukses tidak dibahas," ujar Hendri Satrio.
"Paling yang membahas pengamat-pengamat ekonomi. Bahkan ibu Sri Mulyani pun tidak membahas," imbuhnya.
Ahok telah menerima Surat Keputusan (SK) penunjukan dirinya sebagai Komisaris Utama Pertamina di kantor Kementerian BUMN, Senin (25/11/2019).
Tidak ada persiapan khusus yang Ahok persiapkan ketika akan menjadi seorang petinggi BUMN yang berada di sektor strategis.
Hingga saat ini, belum diketahui apa agenda Ahok selanjutnya.
"Saya diminta datang untuk terima SK. Jadi selanjutnya saya tidak tahu kan belum ketemu (Erick Thohir)," jelas Ahok.
Nantinya, Ahok akan melakukan pengawasan secara internal Pertamina.
Sehingga akan berbeda ketika Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Ahok menjelaskan menjadi Komisaris Utama di Pertamina akan membantu dan mengawasi kerja Direktur Utama dan tim.
"Saya hanya mengawasi internal. Jadi ini beda kaya gubernur dulu. Saya hanya duduk, bantu, dan ngawasin," terang Ahok.
"Jadi masyarakat bisa melihat perkembangannya bagaimana, hasil kerja kita nanti bisa nilai sendiri di lapangan seperti apa ada kerja sama tim," tambahnya.
Ahok juga mengharapkan doa dan dukungan dari masyarakat.
Selain itu, Ahok juga meminta bantuan masyarakat untuk memberikan informasi kepadanya.
Hal tersebut dapat membantu Ahok untuk melakukan pengawasan secara maksimal.
"Saya harap tentu dukungan doa dari masyarakat ya, terus juga dukungan informasi dari masyarakat,"
"Karena kan fungsi saya pengawasan, semakin banyak masyarakat melaporkan kepada kami. Itu akan menolong kami melakukan pengawasan yang lebih baik.
Karena tidak mungkin kita bisa mengawasi tanpa informasi."
"Ya istilahnya kaya dulu di Jakarta, kita ada clue lah. Kita bisa awasi, nah tujuan saya adalah membantu ibu Nicke dan teman-temannya berhasil jadi dirut Pertamina dalam sejarah kita gitu."
Ditanya mengenai keanggotaannya di PDI Perjuangan, Ahok enggan menjawab.
Ahok hanya mengatakan pastinya akan mengikuti peraturan yang ada.
(Tribunnews.com/Febia Rosada Fitrianum)