Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Mantan Gubernur Riau Annas Maamun diberikan pengurangan hukuman (grasi) oleh Presiden Jokowi selama satu tahun.
Adanya grasi dari Presiden Jokowi tersebut, total Annas menjalani masa hukuman selama 6 tahun dari 7 tahun hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim.
Sehingga Annas Maamun akan bebas pada Oktober 2020 dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung.
Pemberian grasi kepada terpidana korupsi Annas Maamun itu, dibenarkan oleh Kepala lapas Kelas I Sukamiskin Bandung, Abdul Karim.
Abdul Karim mengatakan, Annas Maamun akan mendapat pengurangan hukuman penjara selama satu tahun.
"Dalam grasi tersebut bahwa Annas Maamun mendapatkan pengurangan penjara satu tahun untuk masa pidananya," ujar Abdul Karim, dikutip dari YouTube Kompas TV, Rabu (27/11/2019).
Baca: Begini Gaya Wishnutama di Mandalika, Destinasi Wisata Super Prioritas 2020
Diketahui, Annas Maamun mengajukan grasi ke Presiden Jokowi dengan alasan kesehatannya yang semakin memburuk.
Saat ini Annas berusia 78 tahun, dan ia mengaku sering masuk rumah sakit karena masalah kesehatannya itu.
Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Bandung menyatakan Annas Maamun secara kumulatif menerima suap sebesar Rp 5 miliar.
Suap tersebut untuk memasukkan areal kebun sawit dengan total luas 2.500 hektar lebih ke dalam perubahan luas bukan kawasan hutan di Provinsi Riau.
Annas berjuang sampai tingkat kasasi, namun majelis hakim tetap menyatakan Annas bersalah, dan diputuskan menerima tujuh tahun hukuman penjara.
Sementara, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif mempertanyakan dasar pemberian pengurangan hukuman (grasi) oleh Presiden Jokowi kepada terpidana korupsi Annas Maamun.
Laode M Syarif mengatakan KPK sudah menerima surat pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Baca: Jokowi Beri Grasi atas Pertimbangan Kemanusiaan, ICW: Seharusnya Bukan dengan Mengurangi Hukuman
Ia menyampaikan, isi dari surat pemberitahuan tersebut adalah memberitahukan adanya pemberian grasi oleh Presiden Jokowi, dan meminta KPK untuk melaksanakan keputusan tersebut.
"Kami sudah mendapatkan surat dari Kementerian Hukum dan HAM, sama Dirjen Lapas, bahwa ada grasi, dan meminta jaksa KPK untuk melaksanakan grasi tersebut," ujar Laode di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2019).
Namun, Laode mengaku KPK belum menerima penjelasan terkait pemberian grasi untuk Annas Maamun meski telah menerima surat pemberitahuan.
"Pasti akan dilaksanakan oleh KPK, tetapi kami belum mendapat informasi apa alasan dari pemerintah untuk menetapkan Pak Annas Maamun itu untuk diberikan grasi," jelas Laode.
Senada dengan Laode, Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Desmond J Mahesa juga mempertanyakan pemberian grasi kepada terpidana korupsi Annas Maamun.
Desmond menyebut Presiden Jokowi tidak sensitif atas upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Yang memberikan ini (grasi) tidak sensitif dengan pemberantasan korupsi," ujar Desmond di Gedung DPR RI, Rabu (27/11/2019).
Baca: Jokowi Beri Grasi ke Annas Maamun, ICW Ragukan Komitmennya Soal Anti Korupsi
Desmond mengatakan keputusan presiden tersebut berbanding terbalik dengan yang upaya pemberantasa korupsi yang sebelumnya dikatakan oleh Jokowi.
Sehingga pemberian pengurangan hukuman kepada Annas Maamun itu menimbulkan pertanyaan dari Desmond.
"Berbanding terbalik dengan statement beliau tentang pemberantasan korupsi, ini kan yang harus kita pertanyakan," jelas Desmond.
Wakil Ketua Komisi III DPR itu juga mempertanyakan pemberian grasi tersebut, apakah murni dari Presiden Jokowi atau rekomendasi dari Kementerian Hukum dan HAM.
(Tribunnews.com/Nuryanti)