Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Indonesia Corruption Watch (ICW) meragukan komitmen Presiden Joko Widodo terkait pemberantasan korupsi.
Hal ini disampaikan oleh Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam program Sapa Indonesia Malam yang videonya diunggah pada kanal YouTube Kompas TV Kamis, (28/11/2019).
Kurnia lagi-lagi mempertanyakan komitmen Jokowi terkait anti korupsi usai mengabulkan grasi terhadap pidana koruspi, Annas Maamun yang merupakan mantan Gubernur Riau.
Namun, Kurnia mengaku akan memaklumi langkah yang telah diambil oleh Jokowi tersebut.
Menurutnya, kalau dilihat dari rekam jejak anti korupsi yang dimiliki Jokowi, ICW sudah memiliki keraguan dari awal.
"Memang kalau kami lihat tarck record anti korupsi dari Jokowi kami sudah meragukan hal itu," Ujar Kurnia.
Menurutnya, sebelum pemberian grasi ini terdapat tiga indikator lainnya yang membuat ICW meragukan komitmen Jokowi tersebut.
Indikator yang dimaksud yakni proses-proses yang terjadi pada Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK), beberapa waktu lalu.
Pertama, terkait Undang-Undang KPK.
Kedua, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PerPPU).
Ketiga, pemilihan pemimpin KPK.
"Proses undang-undang KPK direstui oleh Jokowi," ungkap Kurnia.
"Jokowi ingkar janji ketika menyebutkan ingin mengeluarkan PerPPU dalam rangka menyelamatkan KPK, namun sampai hari ini tidak juga keluar," imbuhnya.
"Selain itu, restu Jokowi terhadap pemimpin KPK, padahal diduga orang-orang bermasalah telah masuk menjadi komisioner KPK," lanjutnya.
Sehingga, ini menjadi hal yang wajar kalau ICW meragukan komitmen Jokowi terhadap anti korupsi.
Di sisi lain dengan adanya pemberian grasi kepada terpidana korupsi ini, sudah kali keempat membuat masyarakat merasa janji yang selama ini diucapkan Jokowi tidak tercapai.
Tak hanya itu, Kurnia juga mempermasalahkan terkait alasan Jokowi mengabulkan grasi kepada Annas Maamun.
Alasan karena rasa kemanusiaan dinilai tidak logis.
"Kenapa harus diberikan dengan tolak ukur kemanusiaan?" kata Kurnia.
"Misalnya kalau karena sakit-sakitan,yang harus ditanganikan kesehatannya berarti harus diberikan dokter-dokter terbaik untuk memeriksa bagaimana kondisi kesehatannya yang bersangkutan bukan dengan justru mengurangi hukuman," ungkapnya.
Kurnia juga menyebut kalau hal ini akan terjadi lagi, akan sangat mudah bagi para narapidana di atas 70 tahun dan memiliki kondisi kesehatan yang tidak baik untuk mengajukan grasi.
"Jadi sangat mudah saja sekarang bagi para narapidana yang berusia di atas 70 tahun dan kondisi menurun untuk mengajukan grasi, karena undang-undang grasi tidak spesifik juga tentang pemberantasan korupsi," ujar Kurnia.
"Kalau seperti ini konteks penegakan hukum yang diharapkan oleh Presiden Jokowi," imbuhnya.
Meski memaklumi namun ia tetap menyesalkan pengabulan grasi Jokowi terhadap terpidana korupsi, Annas Maamun tersebut.
Karena menurutnya korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa.
Terlebih korupsi yang dilakukan oleh Annas adalah ahli fungsi lahan.
Hal ini memiliki dampak yang besar, selain terhadap hutan itu sendiri juga berakibat pada lingkungan dan kepentingan publik terhadap lingkungan yang sehat.
Diketahui pada 2014, KPK resmi menetapkan Annas Maamun sebagai tersangka korupsi dalam kasus suap alih fungsi kawasan hutan.
Pada 2015 Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhi Annas dengan enam tahun penjara dan pada pengajuan kasasi Annas yang ditolak oleh MA, hukuman Annas diperpanjang menjadi tujuh tahun.
Sehingga, dengan dikabulkan grasi Annas Maamun oleh Jokowi membuatnya dapat menghirup udara segar pada akhir tahun 2020 mendatang. (*)
(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma)