Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ketua Komisi X DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda mendukung Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim terkait wacana penghapusan ujian nasional (UN).
"Standarisasi melalui UN di beberapa daerah tidak memenuhi asas keadilan. Sebab pelaksanaan kurikulum dan metode pengajaran relatif tidak sama antardaerah," ujar Syaiful Huda kepada Tribunnews.com, Jumat (29/11/2019).
Hanya saja politikus PKB ini meminta Nadiem Makarim untuk mempertimbangkan wacana tersebut secara matang dan perlu kajian menyeluruh, sebelum diimpelementasikan.
Baca: Wacana Nadiem Makarim Hapus Ujian Nasional, Pemerhati Pendidikan: Sudah Tepat
Karena dia mengingatkan, kualitas proses belajar mengajar di setiap wilayah di Indonesia memiliki perbedaan atau belum merata.
"Perlu diingat metode pembelajaran dan kualitas sarana dan prasarana sekolah tidak sama di wilayah di Indonesia. Kompetensi guru juga tidak merata. Dalam konteks ini bisa dipahami muncul opsi untuk meniadakan Ujian Nasional,” jelasnya.
Baca: Pimpinan Komisi X DPR: Jika UN Dihapus, Perlu Diadakan Asesmen Kompetensi Berkala
Dia menginginkan kajian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu mempertimbangkan faktor-faktor perbedaan tiap daerah. Sehingga nantinya pengganti UN akan mampu asas keadilan antardaerah.