News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Kemenaker Siapkan BLK untuk Pelatihan Program Kartu Pra Kerja

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Menaker Ida Fauziah di acara Pelatihan Sosialisasi Literasi Keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia, Hotel Puri Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (30/11/2019)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyampaikan pihaknya menyiapkan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai salah satu lembaga yang akan melaksanakan pelatihan melalui program Kartu Pra Kerja.

Ida mengatakan program Kartu Pra Kerja adalah bantuan pelatihan vokasi untuk mengakselerasi peningkatan kompetensi SDM.

Selain BLK milik Kemenaker, program Kartu Pra Kerja akan diimplementasikan melalui BLK milik Kementerian/Lembaga lain, BLK milik pemda, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta, dan training center industri.

Baca: Salah Satu Penerima Kartu Pra Kerja Adalah Buruh yang Kena PHK

“Pelatihan ini akan dilakukan di BLK yang terdiri dari  BLK Kemenaker, BLK K/L lain, BLK Pemda. Kemudian ada juga LPK swasta dan perusahaan serta industri juga punya training center. Itu sedang kita inventarisir semua," kata Ida di Hotel Puri Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (30/11/2019).

Dia menjelaskan, dalam pelaksanaannya nanti, Kartu Pra Kerja akan menyasar pencari kerja, masyarakat yang terdampak PHK, serta pekerja yang ingin meningkatkan keterampilan (up skilling) ataupun alih keterampilan (reskilling).

Baca: Cara Mudah Mendapatkan Kartu Pra-Kerja secara Online, Daftar di Link kemnaker.go.id

Selain itu, pendistribusian Kartu Pra Kerja akan memprioritaskan daerah dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi.

“Daerah yang TPT tertinggi tentu akan mendapat prioritas, karena memang memperioritaskan mereka yang masuk kategori penganggur," ujar Ida.

Pemilihan lembaga pelaksana pelatihan akan ditentukan melalui proses seleksi dan diversifikasi.

“Nanti lembaga pelatihan yang melaksanakan adalah lembaga yang sudah teregister dan terakreditasi, karena kalau kita ingin meningkatkan kompetensi, lembaganya pun harus kompeten,” ujar Ida.

Saat ini pemerintah masih membahas detail dan teknis pelaksanaan program. Termasuk pembentukan Project Management Office (PMO) Kartu Pra Kerja di bawah koordinasi Menko Perekonomian.

"PMO itu nanti yang akan mengelola program Kartu Pra Kerja secara profesional dan akuntabel,” kata Ida.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini