Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut pemerintah telah gagal dalam melakukan diplomasi terkait pemulangan Habib Rizieq Shihab ke Indonesia.
Fadli Zon menganggap pemerintah Indonesia tak menjalankan kewajiban untuk melindungi segenap warga negaranya.
Hal itu disampaikan Fadli Zon terkait kasus pemulangan Habib Rizieq Shihab kepada wartawan seusai menghadiri reuni 212 di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (2/12/19) yang ditayangkan kanal YouTube KOMPASTV.
Fadli Zon juga menduga ada upaya terselubung dari oknum tertentu di Indonesia karena sulitnya proses pemulangan Habib Rizieq Shihab ke Indonesia.
"Saya cukup dekat mengikuti kasus yang menyangkut Habib Rizieq. Dan berkali-kali beliau mau kembali ke Indonesia itu ada kesulitan," ujar Fadli Zon.
Fadli Zon menilai pemerintah gagal berdiplomasi dalam pulangkan Rizieq Shihab.
"Ini adalah kegagalan dari pemerintah kita di dalam melakukan diplomasi," kata Fadli Zon.
Fadli mengatakan mestinya Indonesia tidak membolehkan negara lain yang warga negaranya tidak diperbolehkan keluar dari nergara yang bersangkutan.
"Apapun ceritanya, misalnya pun kalau dari pemerintah Arab Saudi yang tidak mengizinkan, tidak boleh ada seorang warga negara yang tidak boleh keluar dari negara itu. Tidak bisa," tegas Fadli.
Fadli juga mengatakan adanya dugaan terselubung dari oknum tertentu di Indonesia merupakan tindak kejahatan yang melanggar hak warga negara.
"Apalagi kalau ini ada dugaan atas permintaan oknum-oknum tertentu di dalam negeri supaya Habib Rizieq tidak kembali. Itu sebuah kejahatan jelas yang melanggar hak untuk hidup, hak untuk mobilisasi, hak untuk bergerak dan berada di tanah air," ujarnya.
Menurut Fadli, kasus ini memang sangat rumit.
Hal ini lantaran diduga ada tangan yang menginginkan Habib Rizieq tidak pulang ke Indonesia dengan alasan tertentu.
"Saya mendengar langsung dari Habib Rizieq tahun lalu, tahun ini juga pada bulan Maret waktu itu. Bahwa memang kasusnya ini sangat cumir. Jadi ada tangan-tangan yang tidak terlihat yang menginginkan bahwa Habib Rizieq tidak berada di Indonesia. Nah mungkin ketika itu karena pilpres ya karena ada agenda politik," kisahnya.
Namun, ia memberikan pernyataan jika kini mestinya tidak ada gangguan lagi terkait pilpres atau politik.
Fadli berpandangan, bagi yang memperpanjang masalah pemulangan Hbib Rizieq hanyalah orang yang menginginkan adanya keterpecahan umat di masyarakat Indonesia.
"Jadi harusnya pemerintah kalau mau, saya kira sangat sebentar sekali kok. Saya katakan paling sehari juga beres, kalau pemerintahnya mau," pungkas Fadli.
Diberitakan sebelumnya, Habib Rizieq membeberkan alasan mengenai hambatannya tidak bisa pulang ke Indonesia.
Ia menuturkan tidak bisa pulang karena dicekal oleh Pemerintah Arab Saudi.
Pencekalan tersebut menurutnya karena alasan keamanan dan atas perintah pemerintah Indonesia.
"Pertanyaannya, kenapa saya belum bisa pulang sampai hari ini? Karena saya masih dicekal oleh pemerintah Saudi Arabia, dengan alasan keamanan atas permintaan pemerintah Indonesia," jelas Habib Rizieq.
Oleh karen hal tersebut, Habib Rizieq meminta pemerintah Indonesia untuk tidak lagi berbohong.
Ia ingin kebohongan terhadap kasus pencekalan dirinya itu segera diakhiri.
"Karena itu saya minta kepada pemerintah Indonesia, akhiri segala kebohongan, akhiri dusta dan bohong di tengah kehidupan bangsa dan bernegara," ujar Habib Rizieq, dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin (2/12/2019.
Ia mengatakan, dari pernyataan Duta Besar Arab Saudi yang lama, disampaikan kepadanya, sebenarnya mereka ingin memulangkan Habib Rizieq ke Indonesia.
Namun, pihak Dubes Arab Saudi yang lama meminta Habib Rizieq untuk bertanya kepada pemerintah Indonesia sendiri, mengenai alasan pencekalannya itu.
"Sebetulnya kalau kita bisa jujur apa yang sudah dilakukan oleh Duta Besar Arab Saudi yang lama, beliau menyampaikan setiap saat akan mengembalikan Habib Rizieq ke Indonesia, tetapi silakan anda tanyakan sikap dari pemerintah Indonesia sendiri," kata dia.
Menurut Habib Rizieq, pernyataan dubes lama Arab Saudi itu sudah cukup menjadi bukti, ada sesuatu yang disembunyikan oleh pemerintah Indonesia mengenai pencekalannya itu.
(Tribunnews.com/Nidaul 'Urwatul Wutsqa)