Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Yusuf Martak meminta pemerintah bersikap terbuka terhadap kasus pencekalan Rizieq Shihab.
Yusuf Martak meyakini pemerintah Indonesia memiliki andil dalam pencekalan petinggi Front Pembela Islam (FPI) itu.
Dilansir TribunWow.com, dari tayangan YouTube Talk Show tvOne, Senin (2/12/2019), Yusuf Martak lantas menyebut Rizieq Shihab selama ini justru dilindungi oleh pemerintah Arab Saudi.
Mulanya, Yusuf Martak menyinggung pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) terdahulu serta Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko.
Disebutnya, sikap Moeldoko dalam menanggapi kasus Rizieq Shihab sangat kelewatan.
"Kan dari Menko Polhukam yang pertama juga sama tidak tahu masalah, Pak Moeldoko pernah juga mengatakan 'Kalau enggak punya uang saya akan belikan tiket', itu kan sudah kelewatan" ujar dia.
Ia pun menyinggung nama Menko Polhukam Mahfud MD.
"Sekarang Menko Polhukam Pak Mahfud MD kasihan enggak tahu masalah," ujar Yusuf.
"Menlu (Menteri Luar Negeri) waktu diajak sama Komisi 1 (DPR RI) kalau tidak salah tidak mau rapat terbuka, minta tertutup," sambungnya.
Ia pun menilai adanya perbedaan perlakuan pemerintah pada Rizieq Shihab.