Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Pemilik Kapal Nasional atau Indonesian National Shipowner's (INSA) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatasi masuknya investasi asing di sektor kapal.
Ketua INSA Carmelita Hartoto mengatakan, jumlah kapal asal Indonesia pada saat ini sudah cukup banyak dengan jumlah 27.200 unit.
Baca: INSA Sampaikan Keluhan Banyaknya Penegak Hukum di Laut ke Jokowi
"Jadi jangan sampai Omnibus Law nanti akan mematikan pengusaha-pengusaha pelayaran yang sudah ada dan sudah berkembang di Indonesia," kata Carmelita di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/11/2019).
Ia berharap, pemerintah hanya memberikan lampu hijau bagi investor yang ingin masuk ke kapal-kapal khusus berteknologi tinggi seperti kapal drilling dan lainnya.
"Jangan sampai kapal asing masuk yang punya pembiayaan sangat rendah dari luar negeri, nanti akhirnya akan merusak tatanan dari pelayaran yang sudah ada," ucap Carmelita.
"Jadi jangan sampai Omnibus Law nanti akan mematikan pengusaha-pengusaha pelayaran yang sudah ada dan sudah berkembang di Indonesia," kata Carmelita di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/11/2019).
Ia berharap, pemerintah hanya memberikan lampu hijau bagi investor yang ingin masuk ke kapal-kapal khusus berteknologi tinggi seperti kapal drilling dan lainnya.
"Jangan sampai kapal asing masuk yang punya pembiayaan sangat rendah dari luar negeri, nanti akhirnya akan merusak tatanan dari pelayaran yang sudah ada," ucap Carmelita.
Baca: OC Kaligis Beberkan Alasan Gugat Kejaksaan Agung Terkait Kasus Novel Pada 15 Tahun Silam
Di tempat yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut, Presiden Jokowi menerima semua masukan dari pengusaha perkapalan nasional dan akan dibahas lebih detail lagi.
"Karena ini bidangnya maritim, Insya Allah kami akan bahas dengan Pak Luhut di Kementerian Kamaritiman dan Investasi," ucap Budi.
Di tempat yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut, Presiden Jokowi menerima semua masukan dari pengusaha perkapalan nasional dan akan dibahas lebih detail lagi.
"Karena ini bidangnya maritim, Insya Allah kami akan bahas dengan Pak Luhut di Kementerian Kamaritiman dan Investasi," ucap Budi.