Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Pemilik Kapal Nasional atau Indonesian National Shipowner's (INSA) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk satu penegak hukum di tengah laut.
Ketua INSA Carmelita Hartoto mengatakan, selama ini anggota INSA terbebani dengan biaya penjaga tunggal di laut yang selama ini terjadi dualisme atau tigalisme.
Baca: Ketua PN Jakarta Pusat Pimpin Sidang Kasus Suap Gubernur Kepri Nonaktif
"Adanya Bakamla, adanya KPLP (Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai) maupun Polair (Kepolisian Perairan), dan kami berharap Presiden memberikan satu penegak hukum saja," papar Carmelita di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/12/2019).
Menurutnya, banyaknya penegak hukum di laut membuat biaya antar logistik pengusaha di sektor perkapalan menjadi membengkak tinggi, karena setiap instansi kerap memberhentikan kapal saat sedang berlayar.
"Bahan bakar juga harus mengambil lebih banyak kan, yang mustinya tiba dalam waktu satu atau dua hari, tapo perpanjangan karena berhenti-berhenti," ucap Carmalita.
Baca: Viral Paus Sperma Jantan Mati dengan 100 Kg Sampah di Perutnya
Selain persoalan banyaknya penegak hukum di laut, Carmelita juga berharap pemerintah memberikan pembiayaan rendah di industri kemaritiman seperti di sektor infrastruktur.
"Kami berharap bunga bisa single digit atau bisa disamakan dengan negara tetangga dan tenornya diharapkan lebih panjang jadi 10 sampai 15 tahun," tuturnya.