Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Maruf Amin mengamini pernyataan Presiden Jokowi yang menolak wacana masa jabatan presiden 3 periode.
Maruf Amin menyebut, hal tersebut berlebihan dan cenderung menimbulkan polemik ke depan.
"Untuk jabatan tiga periode itu saya sepakatlah dengan presiden. Saya kira berlebihanlah, itu mengundang polemik baru dan justru dulu dibatas itu kan supaya tidak kebablasan," kata Maruf Amin di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).
Ia menilai, wacana presiden dipilih MPR hingga masa jabatan presiden perlu disudahi pembahasannya.
Baca: Istana Belum Terima Laporan Terbaru dari Polri Terkait Perkembangan Kasus Novel Baswedan
"Kalau terbatas ya terbatas, jadi jangan melebar ke mana-mana nanti kalau tambah ini lagi, plus ini tambah ini lagi. Saya sepakat pembahasannya terbatas saja," ujar dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak setuju dengan adanya wacana masa jabatan presiden menjadi tiga periode hingga dipilih oleh MPR.
Baca: Isu Istana Intervensi Munas Golkar, Jokowi: Mana yang Bilang, Silakan Maju Saya Beri Sepeda
"Kalau ada yang usulan tiga (wacana), menurut saya, satu ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan saya," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).
Menurut Jokowi, sejak awal dirinya meminta amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dilakukan secara terbatas terkait Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), tetapi kenyataannya saat ini melebar kewacana lain.
Baca: Menantu Jokowi Masuk Politik, Bobby Nasution Daftar Jadi Cawalkot Medan, Soetarto: Ikuti Mekanisme
"Sekarang kenyataanya begitu kan, presiden dipilih MPR, Presiden tiga periode. Jadi lebih baik, tidak usah amandemen," ujar Jokowi.
"Kita konsentrasi saja ke tekanan internal yang tidak mudah diselesaikan," sambung Jokowi.