Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Mafani Fidesya Hutauruk
TRIBUNNEWS.COM, BANDA ACEH - Pemerintah Kota Banda Aceh membuka Mal Pelayanan Publik Selasa, (3/12/2019).
Kehadiran MPP yang terletak di ujung Barat Indonesia itu menandakan pelayanan publik tidak hanya berasal dari kekuatan pemerintah saja.
"Pelayanan publik tidak hanya berasal dari kekuatan pemerintah saja namun dibutuhkan juga keterlibatan pihak lain untuk mewujudkan 'collaborative governance'," ucap Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN RB Diah Natalisa dalam pembukaan Mal Pelayanan Publik tersebut.
Baca: Mal Pelayanan Publik Memakai Sistem IT, Langkah Wujudkan Smart Governance
"Keterlibatan pihak lain di luar pemerintah atau yang dikenal dengan collaborative governance inilah yang terus didorong untuk dijalankan," ucap Diah Natalisa.
Mal Pelayanan Publik di Kota Banda Aceh tersebut hadir dengan 229 layanan dari 29 instansi pemerintah maupun BUMN.
Rencananya, ungkap Diah Natalisa, peresmian pusat pelayanan ini nantinya akan dilakukan tahun depan, tepatnya pada bulan Februari tahun 2020.
Dirinya kemudian melanjutkan penjelasannya terkait konsep dari Mal Pelayanan Publik yang baru dibuka tersebut.
Baca: Video Viral Ibu Seret Kaki Balita Posisi Kepala di Tanah, Nangis Histeris Cuma Gegara Tanaman Cabai
"Berkaitan dengan collaborative governance maka konsep MPP ditawarkan sebagai solusi dari pelayanan terpadu yang terintegrasi antara pelayanan pusat dan daerah, sekaligus pelayanan swasta dalam satu tempat," ucapnya sambil menjelaskan konsep pelayanan dari MPP tersebut.
Menurut Diah, sebagaimana konsep mal, dimana pengunjung hanya datang ke satu mall untuk memenuhi semua keperluan kita.
"MPP pada prinsipnya adalah mengintegrasikan semua pelayanan publik yang diperlukan masyarakat di satu tempat. MPP itu tersebut didesain ruang pelayanan yang nyaman dan didukung sarana penunjang lainnya. Hal itu dapat membuat waktu menunggu tidak lagi lama dan membosankan," ucapnya Diah.