Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Nusyirwan Soejono membantah adanya dinasti politik atas pencalonan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution sebagai wali kota.
Diketahui sebelumnya, Putra sulung Presiden Jokowi, Gibran mendaftarkan diri menjadi Bakal Calon Wali Kota Solo, dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020.
Menyusul Gibran, menantu Presiden Jokowi, Bobby akan berpartisipasi dalam pencalonan Wali Kota Medan.
Nusyirwan mengatakan langkah kedua orang terdekat Jokowi itu bukan sebagai dinasti politik.
"Kalau itu bagian dari saudara, ya iya, tapi dalam terjun ke dunia politik, kita harus bedakan suasana masa lalu," ujar Nusyirwan di Studio Menara kompas, Rabu (4/12/2019), dikutip dari YouTube KompasTV.
Politisi PDIP itu menyebut langkah Gibran dan Bobby itu berbeda dengan masa orde baru.
Sehingga tidak bisa jika menyebut pencalonan keduanya sebagai nepotisme.
"Pada masa orde baru ada sebutan nepotisme, tapi nepotisme untuk tinjauan aspek ekonomi," katanya.
"Proses politik pada masa lalu berbeda dengan sekarang," lanjut Nusyirwan.
Alasan dari bantahan Nusyirwan itu karena Jokowi bukanlah petahana di Solo ataupun di Medan.
Sehingga menurutnya, tidak ada konflik kepentingan mengenai langkah politik Gibran dan Bobby tersebut.
"Itu bagian daripada hak konstitusi ya, keterkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh ada conflict of interest (konflik kepentingan) kepada petahana," katanya.
"Petahana di daerah tersebut berkaitan atau tidak?, kami tidak melihat itu," jelas Nusyirwan.
Senada dengan Nusyirwan, Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menyebut pengertian dari definisi nepotisme adalah memilih seseorang tidak berdasarkan kemampuannya.
"Tergantung definisi nepotisme itu apa, salah satu definisi yang diterima secara umum adalah memilih di luar kemampuannya," ujar Qodari di Studio Menara Kompas, Rabu (4/12/2019), dikutip dari YouTube KompasTV.
"Sebetulnya nepotisme ini kelihatan kepada jabatan yang ditunjuk," lanjutnya.
Sehingga menurutnya, tidak pas jika menyebut Gibran dan Bobby maju dalam pilkada 2020 adalah nepotisme.
Karena pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.
"Sebenarnya sulit untuk mengatakan ini nepotisme untuk jabatan yang sifatnya dipilih," ujarnya.
"Karena di situ prosesnya dimana orang memilih, punya kesempatan memilih," jelas Qodari.
Direktur Eksekutif Indo Barometer ini menyebut, langkah dari Gibran dan Bobby itu memang tidak dilarang dalam Undang-undang.
"Kalau kita kembalikan pada Undang-undang, ya tidak ada halangan bagi anak presiden menjadi calon wali kota," kata Qodari.
"Kecuali ada larangan hitam di atas putih, tentu kita katakan tidak boleh," jelasnya.
M Qodari menyatakan langkah politik dari Gibran dan Bobby itu belum tentu lolos dalam pencalonannya menjadi wali kota.
"Majunya Gibran dan Bobby, saya garis bawahi kemungkinan, karena belum tentu lolos," tambah Qodari.
Ia menjelaskan, saat ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sedang membuka pendaftaran calon kepala daerah tahap kedua.
Pendaftaran tahap kedua tersebut berada di tingkat provinsi dan tingkat pusat.
"Sekarang ini sedang dibuka lagi tahap kedua, dimana pendaftaran di tingkat provinsi maupun di pusat," ujar Qodari.
"Jadi calon wali kota, calon bupati yang kemarin belum sempat mendaftar, dibukakan pintu sekarang," jelasnya.
Ia menduga suami Kahiyang Ayu itu menggunakan momentum pendaftaran tahap kedua itu.
"Dugaan saya, Bobby menggunakan momentum ini," ucap Qodari.
Namun mengenai Gibran, Qodari menyebut kemungkinan ada pengaruh setelah pertemuan Gibran dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Soal Gibran, mungkin dipengaruhi soal datangnya Gibran ketemu dengan Megawati kemarin," katanya.
"Walaupun kalau bicara pendaftaran, harus lewat jalur resmi," lanjut Qodari.
Sementara itu, Pengamat Politik dari Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, juga mengatakan, pencalonan Gibran dan Bobby Nasution dalam Pilkada 2020 dikhawatirkan memunculkan konflik kepentingan.
Hal ini itu tak lepas dari sosok Jokowi yang masih menjabat sebagai presiden saat ini.
"Dikhawatirkan terlalu banyak conflic of interest (konflik kepentingan)," kata Pangi saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (4/12/2019).
Pangi mengatakan, pendapat tersebut ia sampaikan menurut penafsiran publik.
Ia menambahkan, penafsiran publik juga akan mengkhawatirkan pencalonan dua anggota keluarga Jokowi itu akan memanfaatkan fasilitas negara.
Selain itu, pencalonan Gibran dan Bobby juga dinilai dapat memunculkan kelompok-kelompok yang sengaja ingin menjerumuskan keluarga Jokowi.
"Kemudian ada kelompok-kelompok yang sengaja menjerumuskan Pak Jokowi dan keluarganya misalnya pada hal-hal nepotisme," jelasnya.
Menurutnya, masuknya Gibran dan Bobby ke kancah politik tidak akan menjadi masalah yang rumit, selama Jokowi tidak terkesan mengatur atau bahkan menginterferensi majunya Gibran dan Bobby di Pilkada 2020.
Pasalnya, jika publik menangkap kesan tersebut maka akan menambah keraguan publik untuk dapat memastikan tidak ada konflik kepentingan.
"Tetapi bagaimana kemudian Pak Jokowi untuk tidak terlalu terkesan mengatur, menginterferensi bahkan mendesain atau terkesan seolah-olah memuluskan itu yang agak rumit, untuk memastikan tidak terjadi conflic of interest di antara orang-orang yang ingin mencari muka, yang ingin menjerumuskan, atau yang sengaja ingin melihatkan bahwa mereka sudah membantu anak jokowi," jelas Pangi.
(Tribunnews.com/Nuryanti/Widyadewi Metta Adya Irani)