Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Zuhairi Misrawi mengatakan, Front Pembela Islam (FPI) tidak tepat dengan menyebut definisi Khilafah untuk mendorong Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Sebelumnya, Ketua FPI bidang Penegakan Khilafah, Awit Masyhuri menjelaskan kata Khilafah dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) bertujuan mendorong OKI agar lebih optimal.
Menanggapi pendapat Awit itu, Zuhairi menyebutnya definisi itu agak aneh.
"Jadi memang dalam satu diskursus (komunikasi lisan dan tulisan) yang kita tahu, memang agak aneh," ujar Zuhairi Misrawi di Studio Menara Kompas, Rabu (4/12/2019), dikutip dari YouTube Kompas TV.
"Agak aneh definisi Khilafah menjadi OKI," lanjutnya.
Politisi PDIP ini berujar definisi dari FPI itu menyimpang dari istilah Khilafah.
"Saya kira itu penyimpangan dari istilah Khilafah yang ada," ungkapnya.
Zuhairi menjelaskan Khilafah sebagai penerus.
"Khilafah itu artinya penerus, jadi ada sistem kepemimpinan satu tokoh," jelasnya.
"Jadi istilah Khilafah dari makna FPI itu sangat tidak tepat," lanjut Zuhairi.
Mengenai undangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menyelesaikan polemik Khilafah ini ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ia menyebut undangan tersebut bukan sebagai tantangan.
"Kalau kata Bu Ketua Umum, bukan menantang, tapi mengundang, ini undangan," kata Zuhairi.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri meminta pengusung khilafah datang ke DPR.
Megawati mengaku Fraksi PDIP di DPR membuka diri kepada mereka yang mendukung khilafah.
Dia mengajak Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto agar Fraksi Gerindra juga membuka diri kepada pendukung khilafah.
"Bagi mereka yang sangat berkeinginan untuk mendirikan yang namanya khilafah, boleh ke DPR."
"Kami dengarkan itu. Opo toh karepe (apa maksudnya)?" ujar Megawati saat memberikan sambutan dalam acara presidential Lecture Internalisasi dan Pembumian Pancasila di Istana Negara, Selasa (3/12/2019).
Megawati menyinggung bentuk khilafah dan mempertanyakan siapa sosok khalifah yang memimpin hingga bagaimana cara memilihnya.
Sampai dengan saat ini, menurut Megawati tidak ada kelompok pro-khilafah yang datang ke DPR bertemu Fraksi PDIPerjuangan.
Padahal diungkap Megawati, jajaran partainya sudah menunggu untuk berdiskusi soal khilafah.
"Padahal saya sudah nunggu-nunggu, bukan saya, nanti yang hadapi anak buah saya. Supaya enak gitu loh," tambahnya.
(Tribunnews.com/Nuryanti/Theresia Felisiani)